KONTEKS.CO.ID - Badan Pelaksana Haji (BP Haji) resmi mengambil alih sepenuhnya penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama mulai musim haji 1446 Hijriah atau 2026.
Proses transisi kelembagaan ini menjadi salah satu reformasi besar dalam tata kelola haji nasional.
BP Haji dikepalai Mochamad Irfan Yusuf atau lebih sering disebut Gus Irfan Yusuf.
Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Azhar Simanjuntak, menyampaikan kepulangan terakhir jemaah haji Indonesia tahun ini, yang dijadwalkan pada 11 Juli 2025, menjadi momen simbolik penyerahan mandat dari Kementerian Agama kepada BP Haji.
“Pemulangan terakhir nanti menandai dimulainya tanggung jawab penuh BP Haji dalam pelaksanaan ibadah haji tahun berikutnya,” ucapnya.
“Kami sedang menyiapkan infrastruktur, sistem, dan SDM secara bertahap untuk menghadapi tugas besar ini,” ujar Dahnil dalam keterangan resminya, Kamis tadi dini hari WIB.
Dari Transisi ke Transformasi
BP Haji dibentuk sebagai lembaga independen berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Sejak 2024, lembaga ini mulai menjalankan fungsi pendukung, namun pelaksanaan teknis masih berada di bawah Kementerian Agama.
Pada 2026, BP Haji akan mengelola seluruh proses mulai dari pendaftaran jemaah, akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan selama pelaksanaan haji.
Pemerintah menargetkan model penyelenggaraan berbasis profesionalisme dan teknologi.
Salah satu fokus utama adalah pelatihan petugas haji agar memiliki kemampuan bahasa, manajemen operasional, serta literasi digital.
Baca Juga: Gelombang Pertama Kepulangan Jemaah Haji Tiba di Tanah Air
Tantangan Kuota dan Validasi Data
Meski memiliki mandat besar, BP Haji menghadapi sejumlah tantangan krusial.
Salah satunya adalah evaluasi dari Pemerintah Arab Saudi terkait kuota dan kesiapan teknis Indonesia.