Sederet Kasus Hukum dan Kontroversi yang Seret Pengurus Danantara, Mulai Rosan Roeslani hingga Dewan Pengawas 

Sri Mulyani menegaskan pentingnya menghormati proses hukum dan menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran bagi semua pihak.

Meskipun terlibat dalam berbagai kasus hukum, hingga saat ini tidak ada dakwaan resmi yang diajukan terhadap Sri Mulyani Indrawati.

Baca Juga: Cerdas! Luna Maya Bekukan Sel Telur, Kini Siap Punya Anak Laki-Laki Usai Sah Nikah dengan Maxime Bouttier

4. Para Menko dan Mensetneg

1. Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan

Dewan Pengawas Budi Gunawan bermula dari penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 12 Januari 2015.

KPK menduga Budi Gunawan terlibat dalam tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006

Meskipun sempat tersandung kasus hukum, karier Budi Gunawan berlanjut. Pada 9 September 2016, ia dilantik sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) oleh Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Prabowo Jabat Erat Bill Gates di Istana Merdeka: Sudah Lama Beliau Minta Ketemu

2. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra

Pernah terlibat dalam kasus hukum terkait dugaan korupsi dalam proyek Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) pada tahun 2010. Saat itu, Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka atas dugaan korupsi biaya akses Sisminbakum

Pada Mei 2012, Kejaksaan Agung menghentikan penyidikan kasus tersebut dengan alasan tidak terdapat cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum terhadap Yusril. Sejak saat itu, tidak ada kasus hukum lain yang menjerat Yusril secara pribadi.

3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya pada periode 2021-2022.

Pemeriksaan tersebut berlangsung pada 24 Juli 2023, di mana Airlangga memberikan keterangan mengenai kebijakan yang diambil untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng pada saat itu.

Namun belum ada informasi resmi mengenai status hukum Airlangga Hartarto dalam kasus tersebut.