KONTEKS.CO.ID - Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengeluarkan Penetapan Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Tim Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, dibentuk untuk menekan emisi gas rumah kaca (GRK) demi sehatnya udara Indonesia dan dunia.
Kemudian Raja Juli Antoni yang juga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memasukkan 11 kader PSI ke dalam tim tersebut.
Tim tersebut mendapat gaji lumayan besar meski tak jelas tugas dan fungsinya. Penanggung jawab atau pengarah mendapat gaji Rp50 juta per bulan. Sedangkan untuk anggota di kisaran Rp20 juta dan staf kesekretariatan mendapat gaji Rp8 juta per bulan.
Baca Juga: Al Baqarah Ayat 156 Jadi Alasan Dr Richard Lee Mualaf, Langsung Dapat 5 Tawaran Umrah, Istri Ikut?
Dengan gaji yang lumayan fantastis, keputusan Raja Juli jelas tidak selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo yang menekankan efisiensi anggaran di seluruh kementerian dan lembaga (K/L).
Raja Juli mengatakan, SK Menteri Kehutanan Nomor 32 per tanggal 31 Januari 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 234 tahun 2024 yang beredar di masyarakat adalah benar dan otentik.
Surat itu dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Tapi menariknya ada 11 nama yang diduga kader PSI masuk dalam tim FOLU Net Sink 2030.
Mereka adalah Andy Budiman yang menjabat Dewan Penasehat, Kokok Dirgantoro sebagai anggota bidang Pengelolaan Hutan Lestari, Endika Fitra Wijaya sebagai Staf Kesekretariatan bidang Pengelolaan Hutan Lestari.
Kemudian ada Sigit Widodo sebagai anggota bidang Peningkatan Cadangan Karbon, Rama Hadi Prasetya sebagai Staf Kesekretariatan Peningkatan Cadangan Karbon, Furgan Amini Chaniago sebagai anggota bidang Konservasi, dan Nandya Maharani Irawan sebagai Staf Kesekretariatan bidang Konservasi.
Lalu masuk juga nama Andi Syaiful Oeding dan Yus Ariyanto sebagai anggota bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut, Nurtanti sebagai anggota bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas.