KONTEKS.CO.ID - Rekonsiliasi pasca pertarungan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 memang perlu dilakukan. Namun, tidak seharusnya semua partai politik di Parlemen menjadi pendukung pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos kepada KONTEKS.CO.ID, Minggu, 5 Mei 2024.

"Kita sekapat dengan rekonsiliasi pasca Pilpres, tetapi bukan dalam arti bahwa semua harus masuk pemerintahan Prabowo-Gibran," katanya.

Dia menjelaskan, pemerintah membutuhkan partai oposisi di Parlemen meski jumlah tidak sebanding dengan partai pendukung pemerintah.

"Kita tetap butuh oposisi di Parlemen yang meskipun jumlah bukan mayoritas," katanya.

Seberapapun jumlah partai oposisi di Parlemen, setidaknya dapat memberikan 'warning' bagi pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya.

"Tetapi bisa menjadi alarm bagi pemerintahan Prabowo-Gibran kedepan agar konsisten dalam mengeksekusi segala visi, misi dan program sesuai rel konsitusi," ujarnya.

Dia berharap PDIP bisa menjadi bagian dari partai yang beroposisi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Siap untuk mengkritisi jalannya pemerintahan jika tidak sesuai dengan konsitusi, siap memberikan saran dan masukan kepada pemerintahan jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan kekuasaan," tutupnya.***