KONTEKS.CO.ID - Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Prof. Denny Indrayana memberikan pandangan terhadap pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) soal pemerintahan berikutnya tidak perlu oposisi.

Prof Denny menjelaskan oposisi tidak hanya berlaku pada sistem parlementer. Tetapi juga berlaku juga pada sistem presidensial seperti Amerika Serikat.

Di mana jika presiden dari Partai Demokrat memang, maka Partai Republik menjadi penyeimbang dan berada di luar pemerintahan.

[irp posts="263749" ]

"Sebaliknya, jika Presiden dari Partai Republik, maka Partai Demokrat akan menjadi oposisi, mengontrol, melakukan checks and balances di luar pemerintahan," katanya kepada KONTEKS.CO.ID, Minggu, 14 April 2024.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) ini mengatakan, tidak adanya oposisi akan menyebabkan timbunya relasi tanpa kontrol antara presiden dan Parlemen.

“Akibatnya, yang marak adalah relasi yang kolutif dan koruptif,” katanya.

[irp posts="263497" ]

Lebih parahnya lagi, kata Prof Denny, pemerintah tanpa adanya kontrol akan menimbulkan praktek korupsi yang semakin menggurita di negeri ini.

“Yang akan tumbuh subur adalah elit yang bebas korupsi, bebas berbagi proyek, tanpa ada kontrol, karena semua partai bagian dari pemerintah,” ujarnya.

[irp posts="263109" ]

“Yang rugi adalah kita publik, yang dirugikan adalah rakyat,” tambahnya.

Mantan Staf Khusus (Stafsus) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menambahkan, dalam demokrasi presidensial yang sehat perlu kehadiran oposisi.

“Oposisi yang melakukan kontrol secara efektif dan bergigi,” tandasnya.***