KONTEKS.CO.ID - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Rusli Effendi, buka suara soal pernyataan Ketua Bappilu PPP, Sandiaga Uno mengenai sikap politik PPP ke depan.
Rusli menyampaikan, soal hak angket dan sikap atau langkah politik PPP belum diputuskan. Sebab, langkah politik yang menentukan adalah ketua umum (Ketum).
"Bahwa soal hak angket, bergabung ke pemerintahan baru, dan lainnya belum diputuskan. Sebab, kebijakan itu ada di Ketum (Muhammad Mardiono)," katanya kepada wartawan, Jumat, 15 Maret 2024.
[irp posts="252090" ]
"Soal hak angket dan arah kebijakan partai yang dibicarakannya tidak mengatasnamakan partai karena kami belum mengambil keputusan apa pun."
Rusli mengatakan, penentuan kebijakan PPP selepas Pemilu 2024 inim, akan dibahas melalui beberapa mekanisme di internal partai.
“Tentu ada mekanisme partainya, melalui rapat dan musyawarah. Kemudian nanti kebijakan tetap ada di Ketum,” jelasnya.
-
Rusli pun buka suara soal pernyataan Sandiaga Uno yang membuat seolah-olah PPP akan merapat ke kubu Prabowo-Gibran.
Lebih lanjut Rusli menyatakan, Sandiaga Uno sebagaio Ketua Bappilu alangkah baiknya fokus untuk melolos PPP ke Parlemen.
“Pak Sandiaga harus fokus kepada tugasnya bagaimana mengawal PPP lolos dari ambang batas Parlemen 4 %," tandasnya.
Sandiaga Uno Bicara Hak Angket
Sandiaga Uno, mengatakan, partainya belum mengambil sikap terkait usulan hak angket kecurangan Pemilu di DPR RI.
Ketua Bappilu ini mengatakan terkait sikap PPP terhadap hak angket nantinya akan diumumkan langsung oleh Pl) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono.
Mantan petinggi Partai Gerindra itu menyebut, seluruh kader diminta untuk menunggu keputusan dari pimpinan PPP terkait persoalan hak angket ini.
[irp posts="251851" ]
“Semua kader diminta untuk menyerahkan posisi dan keputusan akhir PPP kepada pimpinan, yang akan disampaikan oleh Plt Ketum,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 13 Maret 2024.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, para kader PPP juga diminta untuk tidak berkomentar soal hak angket. Hal ini untuk tidak terjadi kesimpangsiuran informasi atas sikap PPP ke depan.
“Kita diminta untuk tidak memberikan komentar, agar tidak ada deviasi atau miskomunikasi,” tutupnya.***
