KONTEKS.CO.ID - Partai Demokrat membantah diangkatnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN sebagai politik balas budi Presiden Jokowi.
Bantahan tersebut disampaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani kepada wartawan, Rabu, 21 Februari 2024.
"Kami tak melihatnya sebagai bentuk balas budi politik," katanya.
[irp posts="243518" ]
Kamhar menerangkan, Presiden Jokowi memiliki pertimbangan ketika menunjuk seseorang untuk mengemban tugas sebagai menteri.
"Termasuk dalam menunjuk Mas Ketum AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang," terangnya.
[irp posts="243582" ]
Kamhar menyakini. AHY bisa memberikan kontribusi yang besar meskipun hanya menjabat delapan bulan sejak dilantik sebagai Menteri ATR/BPN.
"Kami meyakini di Kementrian ATR ini Mas Ketum AHY bisa berbuat banyak untuk rakyat, bangsa dan negara," katanya.
Politik Balas Budi Jokowi
Wakil Ketua Komisi II Fraksi PKB, Yanuar Prihatin, menilai, pengangkatan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri ATR/BPN sebagai politik balas budi Presiden Jokowi.
"Jadi tetap saja ini nuansa politik mungkin balas budi atau balas jasa Jokowi, karena Partai Demokrat sudah dukung Pilpres kemarin ya," katanya kepada wartawan, Rabu, 21 Februari 2024.
"Saya kira itu balas jasa lah, balas budi karena kemarin sudah dukung Pilpres ya."
[irp posts="243568" ]
Yanuar mengatakan, pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan AHY masih sangat banyak, salah satunya, memperbaiki citra dari Kementerian ATR/BPN.
"Kita tahu ATR/BPN pernah mendapat predikat buruk dari Ombudsman untuk pelayanan saya kira itu catatan penting," katanya.
[irp posts="243478" ]
"Jadi menteri yang baru, Pak AHY saya pikir harus perhatikan soal-soal itu," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi melantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN untuk menggantikan Hadi Tjahjanto yang diangkat sebagai Menkopolhukam.***
