KONTEKS.CO.ID - Konsolidasi Pro Demokrasi digelar aktivis 98 dengan tema Apa Saja Boleh Beda, Musuh Kita Tetap Sama, Pelanggar HAM, Politik Dinasti, dan Neo Orde Baru.
Digelar di Grand Sahid Jaya Hotel, Sudirman, Jakarta, pada Minggu, 21 Januari 2024, diskusi ini dihadiri sejumlah tokoh aktivis 98. Mulai dari Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti dan akademisi Ubedillah Badrun.
Kemudian juga tokoh aktivis 98 seperti Syafieq Alieha, Parto Bangun, Fauzan Luthsa, Antonius Danar, Petrus Haryanto, Faisal Assegaf, Tendry Masengi, dan Azwar Furgudyama. Hadir juga hadir perwakilan mahasiswa seluruh Indonesia
Akademisi dan dosen UNJ yang juga aktivis 98 pendiri FKSMJ Ubedillah Badrun menyampaikan, bahwa apa yang dilakukan rezim Jokowi harus ikut dilawan oleh mahasiswa dengan turun ke jalan melakuan aksi.
Menurut Ubedillah Badrun, dalam perspektik demokrasi dan tata negara, ada lima dosa politik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Lima Dosa Politik Jokowi:
Pertama, Jokowi adalah rezim yang memelihara pelanggar HAM. yang mengangkat pelanggar HAM menjadi menteri.
“Siapa yang melindungi pelanggar HAM adalah bagian dari pelanggar HAM,” kata Ubedillah.
Bukan hanya melindungi, Jokowi juga dianggap mendukung pelanggar HAM jadi calon presiden
Kedua, Jokowi melakukan dosa besar politik karena dia tidak malu-malu membangun dinasti politik.
“Saya kita cukup menjadikan anak dan menantu sebagai walikota. Keluarga dalam jaringan bisnis. Tapi kini menjadikan anaknya jadi calon wapres, dengan merusakan demokrasi,” katanya.
Ketiga, Jokowi membuka pintu lebar bagi orde baru yang 25 tahun lalu kita lawan.
Keempat, Jokowi menjadi aktor utama praktik KKN. Data akademis pada rezim Jokowi, indeks korupsi hanya 34 yang artinya korupsi di rezim ini merajalela.
“Ini rezim sudah terlalu korup,” katanya.
Kelima, Jokowi telah mengabaikan prinsip dan tujuan penting dari bernegara, yaitu mensejahterakan rakyat, peduli terhadap marhaein.***
