KONTEKS.CO.ID – Forum Rakyat Demokratik (FRD) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyia-nyiakan kesempatan untuk mengakhiri impunitas terhadap pelaku kejahatan HAM berat.

Aktivis FRD Wilson Obrigados mengatakan, Jokowi sejak 2019 justru memperkuat impunitas pelaku HAM berat tersebut.

"Puncaknya adalah dukungan politik Jokowi kepada pelaku utama penculikan aktivis yaitu Prabowo Subianto sebagai capres 2024,” ujar aktivis FRD Wilson Obrigados kepada Konteks.co.id, Rabu 18 Januari 2024.

Sebelumnya, FRD, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), dan Kawan ‘98 melaporkan Presiden Jokowi ke Ombudsman.

Pejabat Ombudsman Patnuaji Agus Indrarto yang menerima langsung laporan tersebut.

Dalam laporannya, FRD menilai Jokowi justru memperkuat impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM berat 1997-1998.

Kata Wilson, pihak Ombudsman berjanji akan memproses dan mempelajari pengaduan tersebut.

“Nanti mereka akan mengontak (kami) lagi,” ujarnya.

FRD, kata Wilson, mewanti-wanti Presiden Jokowi agar segera menggelar pengadilan HAM ad hoc sebelum 14 Februari 2024 mendatang.

Jurubicara FRD Petrus H Hariyanto menyebut, ada 3 fakta politik Jokowi mengabaikan rekomendasi DPR pada 2009.

Pertama, Jokowi mengangkat pelaku utama penghilangan paksa aktivis yakitu Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Padahal koran Inggris The Guardian memberi judul "Dark Day of Human Rights" terkait pengangkatan Prabowo.

Kedua, Jokowi mengeluarkan Keppres Nomor 166/TPA Tahun 2020 yang mengangkat dua orang anggota Tim Mawar sebagai pejabat di Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Dua pejabat Kemhan itu adalah Brigjen Yulius Selvanus dan Brigjen Dadang Hendra Yudha.

"Ketiga, Jokowi tampak secara politik bersikap tidak netral dengan memberikan dukungan politik kepada capres Prabowo Subianto dan putranya sendiri, Gibran Rakabuming Raka," kata Petrus. (Laporan Zidane Omar-jurnalis magang)***