KONTEKS.CO.ID - Pemilu 2024 bisa menjadi pesta demokrasi terburuk sepanjang sejarah Indonesia atau NKRI berdiri. Kekhawatiran itu Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar – Mahfud sampaikan ke publik sehubungan dugaan peristiwa yang belakangan ini terjadi.
Salah satunya, pencopotan 70 alat peraga kampanye Mahfud MD di Banten. Lalu pemasangan baliho tak bertuan bergambar Ganjar-Mahfud pada tempat-tempat terlarang -terjadi masih di provinsi yang sama yakni Banten.
Deputi Hukum TPN, Todung Mulya Lubis, mengungkapkan, di samping kejadian di Banten, ia mengamati banyak pelanggaran lain yang terjadi secara sistematis.
Contohnya, sambung Todung, netralitas aparatur sipil negara, dukungan oknum aparat pada salah satu pasangan calon. Lalu politisasi bansos, dan larangan kehadiran pasangan calon Ganjar-Mahfud pada kegiatan tertentu.
Todung menegaskan, jika pelanggaran ini tidak terkoreksi, maka Pemilu dan Pilpres 2024 bisa menjadi pemilu penuh kecacatan.
"Pesta demokrasi pada akhirnya tak melahirkan pemerintahan terlegitimasi. Dan ini menjadi proses pemilu paling buruk dalam sejarah Indonesia,” ungkap Todung dalam konferensi pers di Media Lounge TPN Ganjar-Mahfud, Sabtu 16 Desember 2023.
Todung Ajak Semua Pihak Menjaga Pemilu 2024
Mantan Wakil Ketua Panwaslu Pusat pada Pemilu 1999 itu mengajak semua pihak agar penyelenggara Pemilu 2024 bisa kembali kepada Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Pemilu. Todung pun meminta Bawaslu memastikan keadilan bagi semua kontestan pesta demokrasi.
“Kami berharap aparat pemerintahan, sipil maupun militer, bisa menjaga harkat pemilu dan pilpres menjadi pemilihan umum yang bersih. Sekaligus menghadirkan legitimasi bagi pemerintahan nantinya,” harap Todung.
TPN sendiri telah berkomunikasi ke Bawaslu sehubungan peristiwa di Banten. Ia meminta agar mereka segera mengadakan investigasi pencopotan baliho Mahfud MD. Begitu juga dengan pemasangan baliho tak bertuan yang seolah tim Ganjar-Mahfud pasang di tempat terlarang.
Pemasangan sejumlah baliho bergambar Ganjar-Mahfud di kompleks Perumahan TNI dan Polri itu Todung pastikan bukan terpasang oleh Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud.
Todung memiliki dasar untuk menduga bahwa pencopotan spanduk yang terikuti dengan pemasangan baliho tak bertuan itu telah pelaku rencanakan. Sebab pencabutan baliho Mahfud MD di Banten berlangsung secara serentak di berbagai tempat.
Lebih lanjut tersampaikan, kejadiannya berlangsung pada waktu-waktu yang tak seorang pun beraktivitas. Satu hari berselang, muncul banyak baliho Ganjar-Mahfud yang ia klaim bukan dari pihakanya.
“Ini terencana, bukan spontanitas. Hanya kelompok tertentu yang mampu melakukan hal seperti ini,” sebut Todung.
Ia menambahkan, kalau terkaitkan pola-pola sebelumnya, TPN menaruh dugaan ada kekuatan besar yang bertekad agar Ganjar-Mahfud tak jadi pemenang Pilpres 2024.
“Dengan pola seperti ini, politik hanya menjadi alat mengejar kekuasaan, tanpa memedulikan hukum, akhlak, dan etika,” kritiknya.
“Ayolah KPU, Bawaslu, jaga netralitas dan independensi pemilu. Jangan jadi kepanjangan tangan pihak lain yang tak ingin pemilu berlangsung umum, bebas, rahasia, jurdil. Tidak ada gunanya ada pemilu kalau tak ada integritas di dalamnya,” ujarnya. ***
