KONTEKS.CO.ID - KontraS menilai bahwa debat capres perdana kurang maksimal menggali isi kepala masing-masing capres.
Salah satu tema debat capres terkait Hak Asasi Manusia (HAM). Namun KontraS menyayangkan tema HAM dalam debat tersebut tidak dibahas secara substansial.
"Pemaparan awal ketiga calon presiden belum sepenuhnya menunjukan komitmen terkait perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM," kata Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 14 Desember 2023.
[irp posts="212676" ]
Berdasarkan pengamatan KontraS, capres nomor urut 1, Anies Baswedan fokus terhadap prinsip negara hukum yang tidak ditegakkan.
Selain itu, fenomena pelaporan kepada aparat yang tidak ditindaklanjuti.
Gagasan Prabowo Soal HAM Sulit Ditangkap
Sementara itu, KontraS menilai tidak dapat menangkap gagasan mengenai isu HAM yang disampaikan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
"Kami (KontraS) tidak cukup bisa menangkap gagasan dari Prabowo Subianto," kata Dimas.
[irp posts="212768" ]
KontraS menilai pada saat debat capres Prabowo hanya banyak bercerita pengalamannya ketika masih menjadi prajurit TNI Angkatan Darat (AD).
"Hanya banyak bercerita soal kisahnya berkarier sebagai prajurit, bahkan tidak menyentuh tema yang seharusnya," jelas Dimas.
Tiga Capres Tidak Miliki Komitmen Kuat
Selanjutnya, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo berangkat dari permasalahan akses kesehatan, hak atas pekerjaan, hingga hak atas fasilitas pendidikan.
Tidak hanya itu saja, Ganjar juga menyinggung soal intimidasi terhadap kebebasan berekspresi, serta pemerintahan bersih serta akomodatif.
Dari gagasan yang disampaikan pada sesi debat perdana, KontraS menyimpulkan bahwa ketiga capres belum memiliki komitmen kuat dalam memajukan peradan HAM di Indonesia.
[irp posts="212600" ]
"Kami menilai bahwa ketiga capres tidak menunjukan komitmennya soal memimpin arah gerak kemajuan dan peradaban HAM di Indonesia, lewat sejumlah langkah strategis," kata Dimas.
"Kami pun tidak menemukan visi besar dalam penegakan HAM, padahal dalam sistem negara presidensialisme, otoritas-kewenangan yang diberikan Presiden sangatlah besar," tutup Dimas. ***
