KONTEKS.CO.ID - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia menyebut jumlah kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Tower BTS di BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencapai Rp8,032 triliun.
“Berdasarkan bukti yang kami peroleh dan disampaikan kepada Jaksa Agung, kami simpulkan kerugian negara sebesar Rp8,032 triliun,” ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Senin 15 Mei 2023.
Ateh menjelaskan, BPKP meneliti, menganalisis, dan menghitung dari kerugian keuangan negara atas perkara BAKTI Kominfo setelah menerima permintaan dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI pada 31 Oktober 2022.
Dalam kasus ini, penyidik Pidsus Kejagung telah meminta BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara dan bantuan keterangan ahli pada dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai 2022.
Menurut Ateh, kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi BTS Kominfo terdiri atas tiga hal, yakni biaya untuk penyusunan kajian pendukung, mark-up harga dan pembayaran BTS yang belum terbangun.
Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan, perkara korupsi BTS ini tidak selesai dengan penetapan lima orang tersangka karena jika ada bukti baru, kejaksaan akan menindaklanjuti dengan menggali potensi tersangka lainnya.
“Hasil perhitungan sudah final, setelah final kami akan tindak lanjuti ke tahap penuntutan,” kata Burhanuddin menandaskan.
Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melimpahkan tahap II tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disidangkan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.
Pelimpahan tahap II ini untuk tiga tersangka, yakni Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galubang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020.
Untuk dua tersangka lainnya, yakni Mukti Ali (MA) dari PT Huwaei Technology Investment dan Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy masih dalam proses pemberkasan. ***
