KONTEKS.CO.ID - Anies Baswedan menyampaikan bahwa pembahasan mengenai calon wakil presiden kembali dilakukan dalam pertemuan dengan tim kecil dari partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan pada Jumat, 5 Mei 2023.
“Ketiga, adalah pembahasan mengenai calon wakil presiden. Tim juga mulai membahas dan ini prosesnya masih berjalan. Kebiasaan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, itu kami melakukan proses dulu baru mengumumkan. Kami tidak biasa mengumumkan tak jelas prosesnya,” kata Anies Baswedan di Darmawangsa, Jakarta Selatan.
Dijelaskan Anies, kenapa koalisinya harus melakukan proses sebelum melaukan pengumuman kepada masyarakat. Karena ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.
“Kami merasa ini sebuah tanggung jawab penting, ini bukan main-main, ini bicara tentang bangsa, bicara tentang negara, arah kita ke depan. Bukan atraksi-atraksi sekedar untuk percakapan. Itulah sebabnya, kita serius diprosesnya dan nanti bila sudah selesai baru kita sampaikan kepada masyarakat atas apa yang dijalani di dalam proses ini,” katanya.
[irp posts="112914" ]
Anies kemudian mengingatkan bagaimana saat Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengumumkan piaga kerja sama saat bulan puasa. Menurut Anies, ini adalah koalisi yang memiliki dokumen tertulis dan prosesnya tidak banyak atraksi dan memiliki solusi yang kongkrit.
“Ini adalah koalisi yang punya dokumen tertulis, prosesnya tidak banyak atraksi. Ujungnya solusi yang kongkrit. Ada kesepakatan, itulah pola yang akan kita bawa terus. Ada hasil yang nyata, ada substansi yang difinalisasikan, dan ada penyampaikan kepada publik. Ini sudah dilakukan sebagai sebuah pola, dan ini akan berkelanjutakan,” kata Anies.
Sebelumnya Anies telah menyampaikan bahwa pembahasan kedua dalam pertemuan ini adalah pembahasan mengenai agenda-agenda yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
[irp posts="112904" ]
Anies menyampaikan, setelah koalisi terbentuk dan melakukan pembahasan terkait dengan porsi-porsi personalia dan lain-lain sudah dilakukan. Saat ini, telah dilakukan kerja-kerja yang masuk pada substansi perubahan yang diinginkan oleh rakyat.***
