KONTEKS.CO.ID - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arwani Thomafi mendukung pernyataan Presiden Jokowi yang meminta dirinya tidak dikaitkan dengan pencapresan di Pemilu 2024 mendatang. Karena pencapresan merupakan hak partai politik (Parpol).

"Yang presiden sampaikan bahwa partai-partai punya kemandirian. Partai harus punya sikap yang lebih tegas untuk sama-sama sukses di 2024," kata Arwani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 2 Februari 2022.

Namun anggota Komisi I ini mengakui pernyataan tokoh suka tidak suka bisa mempengaruhi pola pikir dan pemahaman masyarakat, hingga pemilihan kandidat capres-cawapres di Pemilu 2024 mendatang.

"Masyarakat punya faktor penilaian sendiri. Seorang Presiden, Wapres, Kiai atau tokoh di kalangan apapun, pasti punya persentase untuk mempengaruhi cara pandang, atau prespektif partai atau politisi dalam ambil sikap," paparnya.

Bahkan Arwani mengakui kadang dirinya juga memperhatikan hal tersebut dalam membuat beberapa keputusan.

"Saya misalnya, dalam ambil sikap akan baca dinamika di luar, eksternal, internal, termasuk mungkin pandangan Presiden, Wapres, mungkin tokoh lain," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta dirinya tidak selalu dikaitkan dengan koalisi partai politik apalagi pencalonan bakal calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

“Jangan sering dihubungkan dengan Istana. Dikit-dikit dengan Istana. Istana pekerjaannya banyak,” kata Jokowi saat menghadiri HUT PSI ke-8 di Jakarta, Selasa malam, 31 Januari 2023.

Jokowi menjelaskan urusan capres dan cawapres di Pemilu 2024 mendatang adalah urusan partai politik, dan tidak ingin namanya selalu dikaitkan dan dengan tugasnya sebagai Presiden.

“Itu urusan partai, urusan koalisi, urusan kandidat capres – cawapres itu urusan partai, atau gabungan partai. Apa urusannya Presiden,” katanya. ***