• Senin, 22 Desember 2025

Tanggapi Kabar Lelang Kepulauan Widi, Cak Imin: NKRI Harga Mati!

Photo Author
- Kamis, 8 Desember 2022 | 15:45 WIB
Kepulauan Widi (Foto: Ist)
Kepulauan Widi (Foto: Ist)

KONTEKS.CO.ID - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau sering disapa Cak Imin angkat bicara terkait rencana lelang 100 pulau tropis di Kepulauan Widi, di Halmahera Selatan yang akan dilakukan pada 8-14 Desember 2022 sebagaimana dipublikasi di situs Sotheby's Concierge Auctions di New York, Amerika Serikat.

“NKRI kita harga mati, milik Indonesia dan sudah sewajibnya kita jaga bersama. Jadi kalau ada kabar Kepulauan Widi dilelang, saya minta ini ditelusuri betul, dan pemerintah harus menjelaskan kepada publik secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi," kata Cak Imin, melalui keterangan tertulis Kamis 7 Desember 2022.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, kedaulatan Indonesia atas semua pulau adalah aset besar bangsa, dan tidak boleh sedikit pun dimiliki bangsa lain apalagi diperjualbelikan.

Terkait adanya perjanjian dengan pihak ketiga dalam hal ini pihak swasta yang mengupayakan pengembangan gugus Kepulauan Widi, harus secara detail disampaikan kepada publik oleh pemerintah.

Selain itu, menurut informasi yang diterimanya gugusan kepulauan Widi mayoritas merupakan kawasan lindung, sebaiknya dibiarkan apa adanya. Ia khawatir jika dieksploitasi menjadi kawasan wisata justru akan merusak ekosistem yang ada.

"Sebaiknya dibiarkan saja alami, di sana (Kepulauan Widi) yang saya tahu ada hutan hujan, hutan bakau, dan terumbu karang yang merupakan rumah bagi kehidupan laut yang luas. Kalau diotak-atik bisa hilang itu semua," jelasnya.

Atas dasar itu, ia meminta pemerintah dan seluruh lembaga dan instansi terkait menelusuri kembali terkait proses lelang kepulauan Widi.

"Semua kerjasama dalam hal apapun dengan pihak luar yang menyangkut kedaulatan wajib diketahui oleh masyarakat, tidak boleh ada yang disembunyikan,” tegaanya.

“Dan kalau ternyata tidak sesuai aturan, apalagi sampai benar terjadi lelang pulau itu, Pemerintah harus tegas,” tutupnya. ***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Eka Permadhi

Tags

Terkini

X