KONTEKS.CO.ID - Presiden Jokowi yang melontarkan wacana reshuffle kabinet, mendapat respon positif dari PDIP.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, wacana reshuffle yang disampaikan Jokowi adalah hak prerogatif presiden.
"Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat," ujar Sekjen PDIP Hasto di Gedung Sekolah Partai, di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis 13 Oktober 2022.
Hasto menilai Presiden Jokowi perlu menteri yang dapat bekerja dengan baik, supaya nanti di Pemilu 2024 dalam kondisi sense of happines yang tinggi.
Bagi Hasto, Pemerintahan Jokowi saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyatnya. Terutama mengenai masalah ekonomi dan berfokus dalam upaya membuat legacy untuk rakyat.
"Sehingga Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimiliknya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden," tandas Hasto.
Ketika ditanya bahwa menteri dari Partai Nasdem yang masih ada dalam kabinet, Hasto menjelaskan bahwa Indonesia memakai sistem Presidential, dan bukan koalisi parlementer.