KONTEKS.CO.ID - Anggaran sebesar Rp13 triliun diusulkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk merehabilitasi dan merekonstruksi infrastruktur rusak imbas banjir bandang di Sumatra Barat (Sumbar).
Namun menurut Menteri PU Dody Hanggodo, usulan tersebut baru disampaikan secara personal.
Pihaknya belum mengajukan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: ShopComm dan Virtuenet Gelar Kick-Off Implementasi ERP Oracle NetSuite Bersama
"Kita sudah mengusulkan khusus untuk Sumbar itu sekitar Rp13 triliun, namun itu baru personal," ujarnya kepada wartawan di Kabupaten Tanah Datar, Sumbar, Senin 8 Desember 2025.
"Nanti akan dibuat usulan tertulis kepada Presiden. Kita akan mengusulkan lagi," imbuhnya.
Dody mengaku, sudah melihat titik yang terdampak di Sumbar. Termasuk Malalak di Kabupaten Agam. Lalu Lembah Anai, Malalo dan Sumpur di Kabupaten Tanah Datar.
Berdasarkan peninjauan tersebut, Dody menegaskan Kementerian PU dan pihak-pihak terkait sepakat segera memperbaiki infrastruktur yang terdampak termasuk jalan, jembatan dan lainnya.
"Pokoknya kita akan bereskan semua infrastruktur yang terdampak, dan sesuai arahan Presiden Prabowo akan dikerjakan ulang oleh pemerintah pusat," tegasnya.
Sementara, terkait penanganan bencana Pemerintah Sumbar telah resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir bandang dan longsor selama 14 hari hingga 22 Desember mendatang.
Awalnya, Pemprov menetapkan masa tanggap darurat ditetapkan hingga Senin kemarin, 8 Desember 2025.***
Artikel Terkait
Kementerian PU Bantu Perizinan dan Renovasi Bangunan Pendidikan, Termasuk Pesantren
Soal Dapur MBG 2025, 264 SPPG Tak Siap: Kementerian PU Fokus Bangun 222 Lokasi dengan Kontrak Rp1,23 T
Menteri PU Kasih Bocoran Diskon Tarif Tol untuk Libur Panjang Nataru 2025-2026
Kementerian PU Gerak Cepat Pulihkan Jalan Nasional Sumut yang Lumpuh Total Akibat Longsor dan Banjir
Jalan Sicincin, Kota Padang Panjang, dan Beberapa Titik Masih Terputus, Kementerian PU Kebut Perbaikan, 14 Hari Ditargetkan Rampung