DPR Ingatkan Jangan Kirim Pasukan ke Gaza Tanpa Mandat PBB: Salah Langkah, Konsekuensi Fatal

KONTEKS.CO.ID - Rencana pemerintah mengirim pasukan perdamaian ke Gaza mendapat dukungan Komisi I DPR RI, namun disertai sejumlah catatan keras.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa langkah tersebut hanya dapat dijalankan jika memenuhi syarat legitimasi internasional dan kesiapan operasional yang matang.

Menurut Dave, pengiriman pasukan ke kawasan konflik aktif seperti Gaza bukan keputusan sederhana dan harus berada dalam kerangka mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baca Juga: Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Soal Anggaran Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza

"Tanpa dasar hukum dan dukungan internasional yang kuat, misi ini berpotensi menghadapi resistensi atau bahkan penolakan dari pihak-pihak yang terlibat langsung di lapangan," ujar Dave dalam keterangan tertulisnya, Senin, 17 November 2025.

Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan teknis dan kompetensi khusus pasukan yang akan diterjunkan.

Gaza disebutnya sebagai arena dengan risiko tinggi, sehingga prajurit harus dilengkapi dengan pelatihan komunikasi lintas budaya, kemampuan menghadapi situasi sipil, hingga prosedur mitigasi risiko dan evakuasi dalam kondisi ekstrem.

"Dukungan logistik, perlengkapan, dan kesiapan medis juga harus dipastikan agar tugas dapat dijalankan secara optimal dan aman," imbuhnya.

Tak kalah penting lanjut Dave, misi ini harus dijalankan dengan sensitivitas diplomatik yang tinggi dan menjunjung prinsip netralitas.

Baca Juga: Pasukan TNI Siaga Berangkat ke Gaza, Ini Penjelasan Menhan

"Kehadiran pasukan Indonesia harus diposisikan sebagai penjaga perdamaian yang tidak memihak, agar dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menimbulkan eskalasi baru. Dalam konteks ini, komunikasi publik yang terukur serta diplomasi paralel yang konsisten menjadi bagian integral dari strategi pelaksanaan misi," paparnya.

Terkait komposisi matra yang akan dikirim, Dave menyerahkan sepenuhnya kepada TNI. Ia menyebut TNI sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan operasional di zona konflik, sehingga penentuan komposisi personel harus berbasis evaluasi teknis dan kondisi lapangan.

Penentuannya kata dia, tentu mempertimbangkan karakter misi, kondisi geografis, dan situasi keamanan.