Perjuangan Panjang Ditjen Pesantren Hampir Tuntas, Tinggal Tunggu Tanda Tangan Presiden Prabowo

KONTEKS.CO.ID - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan kabar menggembirakan bagi kalangan pesantren pada peringatan Hari Santri 2025.

Dalam apel nasional yang digelar di halaman Kantor Kementerian Agama, Rabu, 22 Oktober 2025, Menag menyampaikan bahwa proses pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren kian dekat dengan tahap final.

Izin prakarsa pembentukan Ditjen tersebut, menurut Nasaruddin, segera diterbitkan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Prabowo Perintahkan Pembentukan Ditjen Pesantren di Kemenag, Ini Tugas Awalnya  

“Semoga Presiden segera berikan hadiah dengan menandatangani Keppres. Ini tentu akan membahagiakan kita semua,” ujarnya di hadapan peserta apel.

Dalam sambutannya, Menag memberikan apresiasi khusus kepada Romo Muhammad Syafi’i yang dinilai berperan besar dalam mempercepat proses pembentukan Ditjen Pesantren. “Wabil khusus Wamenag telah memerjuangkannya sesegera mungkin,” katanya.

Apel Hari Santri tahun ini tampil berbeda dari biasanya. Para pejabat eselon I Kemenag bertugas langsung sebagai petugas apel. Dirjen Bimas Katolik Suparman menjadi Komandan Apel.

Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija memimpin pembacaan Pancasila, dan Dirjen Bimas Buddha Supriyadi membacakan Naskah Pembukaan UUD 1945.

Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno dan Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM M Ali Ramdhani berbagi tugas membacakan Resolusi Jihad dan Ikrar Santri, sementara doa dipanjatkan oleh Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad.

Baca Juga: Menag: Pesantren Bukan Sekadar Lembaga Pendidikan, tapi Jantung Peradaban Bangsa

Dirjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung bertugas sebagai pembawa acara, dan paduan suara Ditjen Bimas Kristen turut memeriahkan apel. Acara ini dihadiri pejabat eselon II, ASN Kemenag, serta ratusan santri dari berbagai daerah.

Wacana pembentukan Ditjen Pesantren bukan hal baru. Usulan pertama diajukan sejak 2019 pada masa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Prosesnya terus berlanjut pada era Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 2021 dan 2023, lalu kembali diajukan pada 2024 di era Menag Nasaruddin Umar. Saat ini, Kemenag masih menunggu izin prakarsa dari Presiden Prabowo.