WNI Aman dari Konflik Bersenjata Kamboja-Thailand

KONTEKS.CO.ID - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia hari ini mengonfirmasi kabar melegakan: tidak ada satu pun warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam bentrokan bersenjata antara militer Kamboja dan Thailand.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, menyatakan bahwa kepastian ini diperoleh setelah tim Kemlu bekerja sama erat dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja, dan KBRI Bangkok, Thailand, melakukan pemantauan intensif.

"Kami telah memantau dan berkomunikasi dengan berbagai pihak. Hasilnya, tidak ada laporan atau informasi mengenai WNI yang terdampak konflik bersenjata ini," terang Judha dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Sebagai langkah antisipasi, KBRI di kedua ibu kota tersebut telah mengeluarkan peringatan keamanan bagi seluruh WNI yang berada di sana.

Baca Juga: Uni Eropa Mulai Terapkan Aturan Visa Schengen Lebih Menguntungkan buat WNI

Mereka diimbau untuk selalu waspada, menjauhi area konflik, dan secara aktif memantau perkembangan situasi melalui informasi resmi dari otoritas setempat maupun media.

Lebih lanjut, Judha juga mengingatkan para WNI untuk segera menghubungi perwakilan RI terdekat jika menghadapi keadaan darurat di Kamboja atau Thailand.

Untuk KBRI Phnom Penh, nomor yang bisa dihubungi adalah +855-12-813-282, sementara KBRI Bangkok bisa dihubungi di +66-92-903-1103.

Ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja memanas sejak Kamis lalu.

Baca Juga: Sudah Bukan WNI, Begini Aktivitas Dewi Soekarno Jadi Caleg dalam Pemilu Jepang

Pemicunya adalah sengketa berkepanjangan terkait Candi Preah Vihear, situs Warisan Dunia UNESCO abad ke-11. S

etelah berminggu-minggu dilanda insiden ranjau darat dan aksi pengusiran diplomat, bentrokan bersenjata pecah di sekitar perbatasan, bahkan dilaporkan melibatkan tembakan artileri berat dan roket di dekat kompleks candi.

Sebelumnya, Kemlu RI telah menyatakan keyakinannya bahwa kedua negara bertetangga ini akan mampu menyelesaikan perbedaan mereka secara damai.

Pendekatan ini selaras dengan "prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam ASEAN dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama," tegas Kemlu.***