Operasi Patuh 2025 Digelar 14 hingga 27 Juli, Hindari 8 Jenis Pelanggaran Ini 

KONTEKS.CO.ID - Kepolisian akan menggelar Operasi Patuh 2025 secara serentak di seluruh Indonesia mulai 14 hingga 27 Juli 2025.

Operasi ini digelar untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas di jalan raya.

“Operasi ini dilakukan serentak seluruh Indonesia mulai 14 sampai 27 Juli. Tujuannya untuk menciptakan keselamatan dan ketertiban lalu lintas,” kata Kabag Operasi Korlantas Polri, Kombes Pol Aries Syahbudin dikutip dari situs resmi Korlantas Polri pada Minggu, 13 Juli 2025.

Baca Juga: Operasi Patuh 2025 Digelar Serentak 14 hingga 27 Juli 2025, Cek Lokasinya

Ada tiga pendekatan yang digunakan selama operasi berlangsung, yaitu tindakan preemtif (pencegahan), preventif (pengawasan), dan represif (penindakan).

Dalam kegiatan preventif, polisi akan melakukan edukasi langsung masyarakat, dengan cara berdialog dengan komunitas kendaraan roda dua dan empat, hingga kegiatan “ngopi bareng” dengan pengemudi untuk membahas keselamatan berkendara.

Sementara untuk penindakan, polisi akan menargetkan pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Baca Juga: Jejak Legenda Tentara Bayaran Bob Denard : 'Si Dogs of War' Pembunuh 4 Presiden di Afrika, Pengguling Belasan Rezim

Pelanggaran yang jadi sasaran Operasi Patuh 2025

Operasi Patuh 2025 menyorot berbagai pelanggaran lalu lintas, dengan prioritas utama terhadap kendaraan over dimensi dan over load (ODOL), agar mencegah kecelakaan lalu lintas yang sering berakibat fatal.

1. Kendaraan tanpa kelengkapan surat (SIM/STNK)
2. Pelanggaran marka dan rambu lalu lintas
3. Tidak menggunakan helm SNI atau sabuk keselamatan
4. Penggunaan ponsel saat berkendara
5. Pengemudi di bawah umur
6. Pelat nomor tidak sesuai spesifikasi
7. Knalpot bising (brong)
8. Penggunaan rotator dan sirene tak sesuai ketentuan.

Baca Juga: Tim Bulu Tangkis Indonesia Tiba di Jepang, KBRI Tokyo: Dukung 100 Persen Para Duta Bangsa di Japan Open 2025

Fokus utama Operasi Patuh 2025 adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta para pengusaha angkutan terlebih dahulu.

Ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas sebelum upaya penegakan hukum diberlakukan.

Penindakan hukum dapat menjadi langkah lanjutan apabila para pengendara abai dengan edukasi yang disampaikan.