Muhammadiyah: Sengketa 4 Pulau Aceh dan Sumut Picu Potensi Disintegrasi Bangsa

KONTEKS.CO.ID - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas berbicara terkait sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatra Utara (Sumut).

Menurut penilaian Anwar, empat pulau Aceh yang pindah administratifnya ke Sumut menimbulkan potensi terjadinya disintegrasi bangsa.

Anwar mengatakan terkait konflik bersenjata yang berlangsung puluhan tahun di Aceh yang menimbulkan banyak korban.

Baca Juga: Mengenal Iron Dome, Perisai Canggih Israel yang Tak Berdaya Ditembus Serangan Rudal Iran

"Tapi untunglah akhirnya kita bisa berdamai melalui Kesepakatan Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005," kata Anwar Abbas dalam keterangannya, Senin 16 Juni 2025.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, kata dia, muncul era baru di Aceh.

Penyebabnya, konsistensi negara dalam mematuhi kesepakatan, maka perdamaian di Aceh bisa terwujud dengan baik.

Baca Juga: Rapat Sengketa 4 Pulau, Kemendagri Belum Libatkan Gubernur Aceh dan Sumut

"Tetapi setelah 20 tahun berlalu perdamaian yang ada kembali terusik oleh kehadiran surat keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menetapkan empat pulau, yakni pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipah, dan Panjang, masuk ke wilayah Sumatera Utara," ujarnya.

Keputusan Mendagri membuat pemerintah dan rakyat Aceh tersinggung karena keempat pulau tersebut secara formal dan historis, masuk wilayah Singkil, Provinsi Aceh.

Anwar pun berharap Presiden Prabowo Subianto segera menyelesaikan polemik dengan sebaik-baiknya.

"Kalau kita gagal menangani masalah ini, maka tidak mustahil menimbulkan disintegrasi bangsa. Kita tentu tidak mau hal itu terjadi," tandasnya.

Baca Juga: Pakar Keamanan Israel Sebut Potensi Kota di Israel Hancur Total Diserang Iran

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku telah berkomunikasi dengan Prabowo terkait polemik pemindahan kepemilikan empat pulau Aceh ke Sumut.