Sudah Jalan di 4 Provinsi, Koperasi Merah Putih Targetkan Nasional, Janjikan Elpiji Murah hingga Simpan Pinjam

KONTEKS.CO.ID - Ketua Umum DPP Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa di Indonesia.

Ia menilai program ini memiliki banyak manfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

“Desa-desa itu setuju dibentuknya Koperasi Merah Putih karena mereka menilai programnya bagus dan banyak keuntungan yang akan diperoleh desa,” kata Asri Anas pada Sabtu, 4 Mei 2025.

Koperasi tersebut dirancang untuk mengelola sejumlah kebutuhan strategis warga desa, mulai dari penyaluran gas elpiji 3 kilogram, pupuk bersubsidi, bantuan pertanian, hingga simpan pinjam masyarakat.

Baca Juga: Aksi Bela Palestina di Kedubes AS, Spanduk Bergambar Buah Semangka Terbentang Lebar

Sudah Dibentuk di Empat Provinsi

Menurut Asri, Koperasi Merah Putih sudah terbentuk di empat provinsi yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Bengkulu, dan Jawa Barat. Desa Bersatu kini mendorong agar koperasi serupa dibentuk di seluruh desa secara bertahap.

Ia menyebut bahwa koperasi akan dibentuk melalui musyawarah desa yang melibatkan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tujuannya agar segmentasi dan model koperasi disesuaikan dengan kondisi spesifik dan potensi ekonomi lokal.

“Segmentasinya belum diputuskan sekarang, nanti akan dibahas melalui musyawarah desa,” tambah Asri.

Baca Juga: Profil Restu Widiyantoro yang Resmi Jabat Dirut Baru PT Timah Tbk, Siap Perkuat Transformasi Bisnis

Partisipatif dan Menyesuaikan Kebutuhan Tiap Desa

Pendekatan partisipatif dianggap penting agar koperasi yang dibentuk benar-benar merefleksikan kebutuhan warga desa, bukan semata program dari atas. Dengan demikian, masyarakat akan merasa memiliki dan terdorong untuk terlibat aktif.

Asri Anas juga membenarkan adanya dokumen mengenai jadwal koordinasi daerah untuk mempercepat proses pembentukan koperasi.

Ia menyebut langkah itu sebagai bentuk nyata dukungan organisasi Desa Bersatu untuk menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, bukan objek.

“Kami hanya ingin memastikan desa menjadi subjek pembangunan. Program ini kami dorong karena tujuannya baik, dan masyarakat desa melihat banyak potensi manfaatnya,” katanya.

Meski mengemukakan potensi manfaat seperti akses elpiji bersubsidi dan pupuk murah, Asri belum menjelaskan secara rinci bentuk kerja sama koperasi dengan pihak distribusi maupun regulasi resmi yang mengatur mekanismenya. ***