KPK Agendakan Pemeriksaan Ridwan Kamil Pasca Lebaran, Terkait Kasus Iklan BJB

KONTEKS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB).

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengatakan pemeriksaan akan dijadwalkan setelah Lebaran, meski belum ada kepastian tanggalnya.

"Yang jelas setelah Lebaran, tapi kapannya nanti kita akan menunggu. Penyidik tentu memiliki timeline sendiri," ujar Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 27 Maret 2025.

Baca Juga: Perang Dagang Trump Mengguncang Inggris, Investor Mulai Khawatir

Sudah Siapkan Bukti

Menurut Tessa, sebelum memeriksa seorang saksi, penyidik harus memiliki bahan yang cukup, baik dalam bentuk keterangan saksi lain, dokumen, petunjuk, maupun barang bukti elektronik.

"Penyidik tak bisa ujug-ujug bertanya tanpa bahan. Harus ada dasar kuat sebelum mengajukan pertanyaan kepada saksi maupun tersangka," tegasnya.

Meski begitu, KPK belum mengungkap secara detail materi apa yang akan didalami dalam pemeriksaan terhadap Ridwan Kamil.

Baca Juga: Harga Tiket Konser My First Story Jakarta, Paling Murah Rp1 Juta

"Yang pasti, penyidik sudah menyiapkan bahan untuk memeriksa yang bersangkutan," kata Tessa.

Dugaan Korupsi Iklan BJB, Kerugian Negara Rp 222 Miliar

Kasus ini bermula dari dugaan penyelewengan anggaran pengadaan iklan BJB. KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yakni:

1. Yuddy Renaldi (YR) – Mantan Direktur Utama BJB
2. Widi Hartono (WH) – Pimpinan Divisi Corporate Secretary BJB
3. Ikin Asikin Dulmanan (IAD) – Pengendali agensi
4. Suhendri (S) – Pengendali agensi
5. Sophan Jaya Kusuma (SJK) – Pengendali agensi

KPK mengendus dugaan kerugian negara sebesar Rp 222 miliar dalam perkara ini. Belum diketahui sejauh mana keterkaitan Ridwan Kamil dalam kasus ini.

Namun, sebagai pemegang saham pengendali BJB saat menjabat Gubernur Jawa Barat, RK diduga memiliki pengetahuan atau peran dalam kebijakan yang berujung pada dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Baca Juga: Adolescence Ditonton 66 Juta di Netflix, Kritikus Kompak Memuji: Skor Nyaris Sempurna

Hingga berita ini diturunkan, pihak Ridwan Kamil belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana pemeriksaan ini. ***