“Perjanjian-perjanjian perdagangan ini membuka peluang yang sangat besar bagi Indonesia, termasuk bagi UMKM untuk memasuki pasar global. Namun peluang tersebut tidak akan datang secara otomatis jika UMKM tidak meningkatkan kualitas dan daya saing produknya,” ujarnya.
Untuk menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang tersebut, Reghi menekankan pentingnya reposisi hubungan antara UMKM dan usaha besar melalui kolaborasi strategis, seperti integrasi dalam rantai pasok, peningkatan standar produk, serta pemanfaatan teknologi digital.
“UMKM tidak boleh hanya menjadi pelaku ekonomi pinggiran. UMKM harus menjadi bagian dari rantai nilai ekonomi yang lebih besar,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian UMKM telah menjalankan berbagai program penguatan ekosistem UMKM, mulai dari sertifikasi produk, akses pasar melalui business matching, pengembangan holding UMKM, hingga literasi digital dan kolaborasi dengan startup.
Sementara itu, Bahtiar menilai kolaborasi UMKM dan usaha besar kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Ia menyoroti tekanan berlapis akibat dinamika geopolitik, kenaikan harga energi, dan pelemahan nilai tukar.
Baca Juga: Pramono Anung Copot Lurah Kalisari Soal Aduan Aplikasi JAKI Dibalas Foto AI
Menurutnya, kolaborasi dapat dilakukan melalui integrasi UMKM dalam rantai pasok ekspor, pengembangan platform digital bersama, agregasi produk dalam satu merek, serta transfer teknologi secara bertahap.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah sebagai regulator untuk memastikan kemitraan berjalan adil, melalui mekanisme audit, mediator independen, serta dukungan pembiayaan dan sertifikasi.
Melalui forum ini, ISEI Jakarta berharap dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat ekosistem kemitraan usaha, sehingga UMKM tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi menjadi bagian utama dalam strategi pembangunan ekonomi nasional.***