Selain itu, penjualan Hyundai LNG Shipping dinilai bertentangan dengan target pemerintah.
Baca Juga: Kejati Kalbar Bidik Calon Tersangka Korupsi Pembangunan Kantor Perusda Aneka Usaha dan Pudkot
Itu agar perusahaan pelayaran nasional menangani minimal 70 persen impor energi strategis Korea Selatan.
Penolakan serupa sebelumnya juga disuarakan Asosiasi Pemilik Kapal Korea dan Federasi Industri Maritim Korea.
Kedua organisasi itu menilai transaksi tersebut berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional.
Baca Juga: TelkomGroup Kerahkan 13.700 Personel Siaga 24 Jam Jaga Layanan Digital Nataru
Itu mengingat Hyundai LNG Shipping berperan penting dalam pengangkutan LNG untuk perusahaan gas milik negara, Korea Gas Corp (KOGAS).
Menanggapi kritik tersebut, IMM menepis kekhawatiran publik.
IMM menyatakan telah menandatangani perjanjian jual beli saham dengan afiliasi Sinar Mas pada 27 November lalu.
Menurut IMM, kontribusi Hyundai LNG Shipping terhadap total impor LNG KOGAS kurang dari enam persen.
Baca Juga: Kejati Kalbar Geledah Kantor Perusda Aneka Usaha Terkait Korupsi Pembangunan Kantor dan Pudkot
Perusahaan juga menegaskan operasional Hyundai LNG Shipping tetap berjalan sebagai entitas berbadan hukum Korea dan akan mematuhi seluruh kewajiban sebagai perusahaan pelayaran domestik.
Itu semua terlepas dari perubahan kepemilikan saham.
IMM menjelaskan, penjualan ini bersifat mendesak karena dana investasi biasanya melepas aset portofolio dalam kurun sekitar lima tahun untuk mengembalikan keuntungan kepada investor.
Baca Juga: Dua Kali Mantan Menpora Dito Ariotedjo Digugat Cerai Istri, Sidang Perdana 24 Desember 2025