KONTEKS.CO.ID - Pelaku usaha thrifting di Tanah Air ketar-ketir atas rencana pemerintah melarang impor pakaian bekas demi melindungi industri atau UMKM di dalam negeri.
Tapi kenyataannya regulasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak menggetarkan nyali pelaku usaha thrifting di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Latif misalnya. Pelaku pengusaha thrifting di Kecamatan Tayu itu mengaku kebijakan Menkeu Purbaya belum berdampak ke usahanya.
Baca Juga: Kronologi dan Awal Konflik: Pengukuhan Putra Mahkota hingga Perebutan Takhta PB XIV di Keraton Solo
Sampai sekarang Latif mengaku masih bisa mendapatkan stok barang jualannya. “Nggak berpengaruh ya sampai sekarang, barangnya (pakaian bekas) masih ada. Masih aman (tersedia). Pakaian jenis apa pun masih dapat,” klaimnya, Jumat 14 November 2025.
Ia mengatakan, walaupun sebelumnya pemerintah menyita ratusan peti kemas bermuatan pakaian bekas, pasokan barang masih tetap tersedia.
“Kelihatannya kemarin (pemerintah) sudah menyita, ratusan peti kemas, tapi sekarang masih loh. Barang masih (tetap tersedia) aman,” katanya lagi.
Baca Juga: Puji Kepemimpinan Prabowo, Raja Abdullah II: Saya Bangga Menyebut Anda Sahabat Lama Saya
Latif berpendapat, isu larangan impor pakaian bekas bukan barang baru kagu.
“Hampir setiap tahun (selalu) ada isu larangan pakaian bekas. Setelah itu ada kenaikan harga bal. Lalu kebijakan tidak ada lagi,” cetusnya.
Latif juga mengaku mendapatkan banyak curhatan dari pelanggan yang khawatir pakaian thrift bakal pemerintah blokir.
Pelanggan merasa keberatan lanntaran thrift memberikan kualitas bagus dengan harga murah.
Dia juga tak banyak menaruh harapan terhadap pemerintah. “Kalau memang sudah nggak bisa kerja yang ini (jualan pakaian bekas), ya pasti cari pekerjaan lain. Itu naluri setiap orang yang hidup,” ucapnya.
Latif juga menilai ajakan pemerintah supaya mereka beralih ke sektor UMKM tak relevan. “Nggak perlu dikasih tahu sama pemerintah. Kalau lapar, ya pasti nyari makan sendiri. Jadi omongan pemerintah itu omongan kosong saja,” kritiknya. ***