KONTEKS.CO.ID - Di tengah tekanan ekonomi global dan realisasi pajak yang masih jauh dari target, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa tetap menyalakan api optimisme. Ia meyakini target penerimaan pajak nasional sebesar Rp2.189,3 triliun dalam APBN 2025 masih bisa dikejar.
“Teman pajak jangan putus asa, target pasti tercapai. Kita tetap usahakan seoptimal mungkin penerimaan pajak,” ujar Purbaya dalam unggahan di akun Instagram resminya, Minggu, 9 November 2025.
Optimisme di Tengah Ekonomi Lesu
Purbaya, yang menggantikan Sri Mulyani sebagai Menkeu, menegaskan pentingnya integritas dan pelayanan publik dalam menjaga kepercayaan wajib pajak.
Baca Juga: Pesan Menkeu Purbaya, Beri Senyum buat Wajib Pajak
“Tetap jaga integritas. Jangan lupa berikan senyum kepada wajib pajak agar wajib pajak tersenyum ketika membayar pajak,” tambahnya.
Namun, ia juga realistis bahwa pelemahan ekonomi menjadi tantangan utama. “Makanya target Anda susah dicapai. Saya pernah bilang di meeting besar, bahwa bukan salah orang pajak itu nggak tercapai, karena ekonomi turun. Tapi orang-orang kan nggak peduli orang di luar,” katanya.
Realisasi Baru 45 Persen
Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, hingga 11 Agustus 2025, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp996,5 triliun atau 45,51 persen dari target tahunan. Angka ini bahkan turun 16,72 persen dibandingkan 2024.
Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Jawa Barat III, Waluyo, menyebut kondisi ini jadi tantangan berat. “Belanjanya sudah harus dilakukan, sementara penerimaan baru 45,51 persen,” ujarnya.
Kendati demikian, Purbaya menilai tren ekonomi membaik sejak September dapat menjadi titik balik.
“Ekonomi sudah mulai membaik sejak September minggu kedua. Mudah-mudahan nanti pajaknya juga ikut naik,” harapnya.
Baca Juga: Bukan Pemotongan Nilai! Begini Penjelasan Lengkap Redenominasi Rupiah yang Digaungkan Menkeu Purbaya
Harapan Baru dari Pajak Digital
Salah satu amunisi baru Kemenkeu adalah pajak digital. Pemerintah akan menunjuk marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk transaksi barang oleh pedagang online.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Rosmauli menyebut, kebijakan ini bukan pajak baru, melainkan otomatisasi sistem agar pajak terkumpul lebih cepat.