"Terpenting, kepemilikan saham kembali ke negara demi keadilan,” ia menegaskan.
Baca Juga: DPR dan Danantara Tanggapi Polemik Ambil Alih 51 Persen Saham BCA
Kritik ke Penegak Hukum
Ia juga mengkritik kinerja aparat hukum yang dianggap tidak serius menyelesaikan kasus ini.
Sejak 2014 hingga 2024, menurutnya, KPK dan lembaga hukum lain tidak menuntaskan dugaan skandal yang melibatkan angka ratusan triliun rupiah tersebut.
“Rakyat hanya jadi penonton, sementara potensi kerugian negara sangat besar. Publik semakin gelisah,” ucap Sasmito.
Baca Juga: Rektor Paramadina: Kepercayaan Pasar Ambruk Jika Pemerintah Ambil Paksa Saham BCA
Ia menutup pernyataan dengan harapan agar Presiden Prabowo konsisten dengan janji antikorupsi.
“Rakyat menunggu bukti nyata, bukan lagi janji-janji,” ucapnya.***