KONTEKS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto diminta mempertimbangkan opsi nasionalisasi Bank Central Asia (BCA) sebagai upaya menutup beban utang negara yang jatuh tempo. Dorongan ini datang dari ekonom, Sasmito Hadinagoro, dalam pernyataan tertulis kepada pers, Senin 1 September 2025.
Sasmito menyinggung kembali kasus yang ia sebut sebagai ‘BLBI–BCA Gate’ yang menurutnya masih menyisakan persoalan serius.
Ia meluruskan pemberitaan sebelumnya, bahwa yang ia maksud bukan soal utang BCA, melainkan obligasi rekapitalisasi pemerintah sebesar Rp60 triliun berikut subsidi bunga sekitar Rp7 triliun per tahun yang bersumber dari APBN dan disalurkan kepada BCA.
Baca Juga: Isu BLBI Bayangi Saham BCA, Fundamental Tak Cukup Tahan Tekanan
“Subsidi bunga itu diakui langsung oleh Subur Tan, Direktur BCA hingga 2009, ketika berhadapan dengan saya di Kantor KSP bersama sejumlah pejabat. Itu fakta yang tidak bisa dibantah,” ujar Sasmito.
Hitungan Potensi Kerugian Negara
Menurutnya, saham mayoritas BCA sebesar 51 persen hanya dilepas seharga Rp5 triliun, jauh lebih kecil dibanding dana Rp60 triliun plus subsidi bunga yang telah dikucurkan negara.
Ditambah lagi, dividen yang mengalir ke pemegang saham hingga 2024 disebut mencapai lebih dari Rp250 triliun.
Baca Juga: Saham BCA Tertekan, Net Sell Asing Jadi Sorotan
“Kalau dihitung total, kerugian negara bisa tembus Rp400 triliun,” ungkapnya.
Ia menilai keputusan penjualan saham BCA pada masa Presiden Megawati dan dilanjutkan era Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bentuk pelepasan aset negara yang merugikan publik.
Saat ini, menurutnya, nilai 51 persen saham BCA sudah menembus kisaran Rp600 triliun.
Ajakan untuk Nasionalisasi
Sasmito menyerukan agar Presiden Prabowo meneladani langkah Presiden Soekarno yang pernah menasionalisasi aset Oei Tiong Ham Concern (OTHC) hingga menjadi cikal bakal BUMN Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).
“Kalau Bung Karno bisa, kenapa Presiden Prabowo tidak? Nasionalisasi bisa dilakukan tanpa mengutak-atik manajemen BCA maupun merugikan nasabah," katanya.