KONTEKS.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyiapkan strategi baru dalam menjaga stabilitas fiskal pada 2026.
Srategi yang dimaksud yakni, dengan memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari APBN 2025.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan serta Rancangan APBN 2026, anggaran Rp60 triliun SAL akan dialokasikan untuk mengurangi ketergantungan pada utang sekaligus menjadi penyangga fiskal (fiscal buffer).
Baca Juga: OJK Sebut Kerugian Akibat Keuangan Ilegal Capai Rp120 Triliun, Jadi Ancaman Serius Konsumen
"Pada RAPBN tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan penggunaan SAL sebagai instrumen pengurang utang dan fiscal buffer sebesar Rp60 triliun,” demikian tertulis dalam dokumen resmi Kementerian Keuangan, mengutip Rabu 20 Agustus 2025.
Selain untuk mengurangi utang, sebagian dana SAL disebut akan ditempatkan pada instrumen keuangan jangka pendek dengan risiko terkendali.
Dengan demikian, diharapkan akan memungkinkan pemerintah memiliki fleksibilitas, karena jika dibutuhkan, dana tersebut dapat digunakan menutup defisit APBN 2026.
Selain SAL, pemerintah juga menyiapkan opsi pembiayaan lain yakni, Hasil Pengelolaan Aset (HPA).
Sumbernya berasal dari penjualan atau likuidasi aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) maupun bekas Bank Dalam Likuidasi (BDL).
Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani mengatakan, pemanfaatan SAL sebagai sumber pembiayaan non-utang selama ini berperan penting dalam menjaga kesinambungan fiskal negara.
Baca Juga: Pramono Tuding Galian Proyek Biang Kerok Macet Parah di Jalan TB Simatupang
Ani, sapaannya menyampaikan, SAL akan tetap dikelola dengan efisien dan optimal pada tahun 2026.