KONTEKS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyetor ke kas negara sebesar Rp808 triliun per tahun.
Prabowo yakin, dengan jumlah setoran tersebut Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak lagi defisit.
Lantaran itu, Prabowo menginstruksikan Danantara untuk membereskan BUMN-BUMN agar punya model bisnis yang sehat yang menguntungkan.
Baca Juga: Tembakan Polisi Melukai Dua Remaja di Depok, Diduga Terlibat Tawuran
Hal itu Prabowo sampaikan saat pidato RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung Kura-Kura Kompleks MPR DPR DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 15 Agustus 2025.
"Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal USD50 miliar. Kalau USD50 miliar, maka APBN kita tidak defisit saudara-saudara sekalian. Karena itu saya memberi tugas kepada BPI Danantara untuk membereskan BUMN-BUMN kita," ungkapnya.
Ditegaskan Prabowo, setiap aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif.
Baca Juga: Subsidi Energi 2026 Dipatok Rp210,1 Triliun: Harga BBM, Gas LPG 3 Kg, Tarif Listrik Jadi Naik?
Tujuannya, agar menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Dia menilai, pengelolaan yang produktif, dari sisi bisnis, setidaknya mampu memberikan return on asset (ROA) yang kompetitif.
"Bisnis itu baik dan berhasil kalau return of asset adalah sekitar 12 persen, katakanlah konservatif 10 persen. Katakanlah kalau untuk bangsa Indonesia cukup 5 persen," katanya.
Di sisi lain, dalam mengelola bisnis yang sehat, Prabowo juga meminta Danantara melakukan efisiensi.