KONTEKS.CO.ID – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J Rachbini, mengatakan, kriminalisasi terhadap mantan Mendag, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), berdampak buruk pada ekonomi nasional.
Prof Didik di Jakarta, Sabtu, 2 Agustus 2025, menyampaikan, hukum yang lemah, tidak adil, dan konsisten, atau mudah diintervensi kekuasaan serta dipolitisasi dapat memberikan dampak negatif serius terhadap perekonomian nasional.
“Hukum adalah faktor kepastian dan ketidakpastian di dalam ekonomi, khususnya investasi,” ujarnya.
Baca Juga: Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong Membingungkan, KPK Jangan Jadi Penegak Hukum Berbau Pesanan
Buruknya penegakan hukum menurunkan kepercayaan investor. Mereka akan menghindari berinvestasi di negara dengan kepastian hukum yang labil dan buruk.
“Kalangan bisnis dan semua Investor, baik domestik dan maupun asing, pasti sangat memerlukan kepastian hukum,” tandasnya.
Ia menegaskan, jika sistem hukum tidak bisa menjamin kontrak, menyelesaikan sengketa dengan adil, atau bebas dari intervensi politik, maka investor enggan menanamkan modal karena akan berisiko berat, rugi, dan bahkan bangkrut.
“Hukum yang buruk akan menyebabkan biaya transasi meningkat, mahal, dan berakibat biaya investasi meningkat dan tidak efisien,” ujarnya.
Menurut Prof Didik, biaya “transaksi” adalah biang kerok atau bahkan setan buruk di dalam, ekonomi dan dunia bisnis, yang sering muncul dari sistem hukum yang buruk.
“Hukum yang buruk, tidak efisien dan tidak dapat diandalkan bagi kepastian usaha akan menambah beban dunia usaha dan ekonomi nasional,” katanya.
Prosedur hukum yang berbelit, panjang dan tidak jelas sangat besar pengaruhnya terhadap ekonomi. Mekanisme penyelesaian hukum dan sengketa pun menjadi mahal.