KONTEKS.CO.ID - Pemikiran ekonom Sutan Sjahrir kembali mencuat ke permukaan setelah mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Chatib Basri, mengangkat relevansi gagasan deregulasi yang diwariskan tokoh proklamator itu dalam sebuah acara peluncuran Yayasan Padi Kapas Indonesia di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin, 28 Juli 2025.
Dalam pidatonya, Chatib menyoroti pemikiran kritis Sjahrir soal resistensi birokrasi terhadap reformasi.
Dia menyebut, kendala terbesar dalam pelaksanaan deregulasi bukan berasal dari pelaku usaha, melainkan dari kalangan birokrasi sendiri yang merasa kehilangan sumber kekuasaan dan keuntungan.
Baca Juga: Kaesang Pangarep Putra Jokowi Ungkap Inisial J Bakal Jadi Dewan Pembina PSI, Joko Widodo?
“Saya bangga, pemikiran Ci’il (nama akrab Sjahrir) itu ditulis entah tahun berapa, tapi masih relevan sampai sekarang. Resistensi terhadap deregulasi itu bukan dari pengusaha, tapi birokrasi. Karena mereka takut kehilangan kendali dan rente,” ujar Chatib di hadapan para pejabat dan tokoh publik, termasuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Chatib secara gamblang menyinggung budaya birokrasi yang kerap mengomersialisasi persoalan publik.
“Saya selalu mengatakan, uang bukan masalah di Indonesia, tapi masalah itu yang dijadikan uang. Bisnis paling menguntungkan di Indonesia adalah bisnis masalah. Kalau Anda bisa bikin orang dalam persoalan, Anda bisa menciptakan uang dari situ. Dan Ci’il sangat menentang itu,” tegasnya.
Baca Juga: Ariani Vidya Sofjan Mundur dari Kursi Komisaris Danareksa, Pindah ke BUMN Lain
Komentar tersebut mendapat perhatian audiens, mengingat hingga saat ini praktik-praktik rente masih menjadi batu sandungan dalam reformasi birokrasi dan deregulasi ekonomi di Indonesia.
Tak hanya itu, Chatib juga menyampaikan kekecewaannya karena masalah-masalah struktural yang telah dikritik Sjahrir sejak 1980-an masih belum terselesaikan.
Dia menyebut, stagnasi reformasi sebagai bentuk perlawanan yang kerap muncul dari dalam pemerintahan sendiri.
“Persoalan yang dikritik Ci’il di masa lalu, sampai hari ini belum selesai. Perlawanan terhadap reformasi justru datang dari dalam. Ini hal nyata yang harus kita hadapi bersama,” ujar Chatib sembari melirik Luhut dan menambahkan dengan nada bercanda, “Kalau butuh backing, Pak Luhut bisa bantu.”
Baca Juga: Heboh Rekening Bank Tak Aktif 3 Bulan Diblokir, Komisi III DPR Panggil PPATK
Langkah Konkret Pemerintah
Pemerintah sendiri baru-baru ini mengumumkan kebijakan deregulasi impor untuk 10 jenis komoditas sebagai bagian dari Paket Deregulasi Tahap I.