KONTEKS.CO.ID - Indonesia akan melonggarkan pembatasan dan aturan impor terhadap berbagai barang serta bahan baku guna mempermudah iklim usaha di dalam negeri.
Kebijakan ini diumumkan pejabat pemerintah pada 30 Juni, menjelang tenggat 9 Juli untuk negosiasi tarif yang ditetapkan oleh Amerika Serikat.
Meski menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara, pelaku usaha selama ini sering mengeluhkan rumitnya birokrasi di Indonesia.
Isu tersebut juga disorot dalam laporan terbaru Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) terkait hambatan perdagangan luar negeri.
Baca Juga: Trump Gandakan Tarif Impor Baja dan Aluminium Jadi 50 Persen, Janji Lindungi Industri Dalam Negeri
Pelonggaran tersebut mencakup penghapusan persyaratan izin impor untuk sejumlah produk serta pengecualian bahan baku industri tertentu, seperti plastik dan bahan kimia, dari daftar barang yang dibatasi impornya, menurut penjelasan pemerintah dalam konferensi pers.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan langkah kebijakan ini akan berdampak pada 10 kelompok komoditas dan berlaku dalam dua bulan ke depan.
Meski begitu, pejabat tidak secara eksplisit menyebut bahwa kebijakan ini terkait langsung dengan negosiasi tarif bersama pemerintah AS.
"Presiden telah menginstruksikan seluruh kementerian untuk memastikan proses perizinan usaha tidak terhambat oleh birokrasi yang berbelit," ujar Satya Bhakti Parikesit dari Kementerian Sekretariat Negara.
Baca Juga: Mahkamah AS Batalkan Tarif Impor Trump, ini Alasannya
Menteri Perdagangan Budi Santoso menambahkan pelonggaran dilakukan pada produk-produk seperti pupuk, hasil hutan, dan plastik.
Ia menyatakan, kebijakan baru ini akan memberikan kepastian lebih bagi dunia usaha dengan menghapus aturan yang tumpang tindih.
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza mengatakan pelonggaran persyaratan dan pembatasan impor juga akan membantu pelaku industri yang selama ini meminta kemudahan dalam memasukkan bahan baku.
Menurut laporan USTR, defisit perdagangan barang AS terhadap Indonesia tercatat mencapai USD17,9 miliar (sekitar USD22,8 miliar) pada 2024.