Tapi program ini harusnya sudah didesain dan diimplementasikan sejak lama, namun sayangnya diluncurkan di momentum yang kurang kondusif.
Dengan Danantara, BUMN diharapkan dapat lebih transparan dan terkoordinasi dengan baik. Terlebih adanya holding company yang menunjuk dan mengawasi dewan komisaris dan dewan direksi secara langsung.
Karena selama ini penunjukan dewan komisaris dan dewan direksi dilakukan oleh kementerian. Dasar penunjukan seringkali tidak disertai alasan dan evaluasi yang memadai.
Baca Juga: Kapolri Ajak Band Sukatani Jadi Duta Polri Usai Lagu 'Bayar Bayar Bayar' Viral, Ini Alasannya
“Sehingga sifatnya itu tidak terlalu binding. Dengan adanya Danantara, monitoring dari parent companyakan lebih transparan dan efektif”, katanya.
Eddy berpendapat, pendirian Danantara juga dapat berpotensi mengurangi performa BUMN. Pasalnya, adanya holding company berpotensi menambah layer hierarkis yang tentu saja akan menambah panjang proses birokrasi.
Bertambahnya layer manajemen berisiko membuat kebebasan berkreasi dari tiap-tiap BUMN justru akan menurun.
“Manfaat Danantara itu lebih ke defensif bukan ke ofensif. Artinya, transparansi dan tata kelola mungkin membaik namun performa dan inovasi belum tentu,” katanya.
Eddy Junarsin menegaskan, pemerintah sebaiknya memiliki langkah lanjutan dan tidak berhenti sampai pembentukan holding company.
Danantara perlu merancang merjer dan akuisisi berbagai perusahaan pemerintah agar semakin efektif dan efisien, manajemen tidak berlapis-lapis, dan lincah dalam berinovasi.
Baca Juga: Spin Off Heart Signal, Heart Pairing Jadi Viral Karena Visual Pesertanya yang Cantik Gilak!
Saat ini yang paling diharapkan bahwa kemunculan badan pengelola investasi ini bisa mengantisipasi terjadinya moral hazard karena melalui bentuk holding company yang resmi, pengawasan lebih transparan.
“Dari sisi kontrol dan transparansi itu membaik, tapi potensi negatifnya adalah dari sisi inefisiensi birokrasi,” ungkapnya.