Ia menilai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) belum optimal mengawasi perkembangan bisnis Starlink di Indonesia.
“Komdigi selalu terlambat mengeluarkan regulasi. Harusnya lebih cepat dan tegas dalam mengontrol semua pelaku telekomunikasi asing,” katanya.
Selain aspek ekonomi, Uchok juga mengangkat isu kedaulatan digital dan keamanan nasional.
Menurutnya, pemerintah perlu belajar dari pengalaman Starlink di Ukraina dan Iran, di mana layanan tersebut pernah terlibat dalam polemik geo-politik.
“Indonesia harus menjaga kedaulatan, baik teritorial maupun digital. Starlink harus punya kantor dan layanan konsumen resmi di Indonesia,” tegas Uchok.
Baca Juga: SpaceX Luncurkan Antena Starlink Mini Baru untuk Penggunaan Mobile, Bisa Masuk Tas
Dalam pandangan Uchok, pemerintah sebaiknya mewajibkan semua operator telekomunikasi asing, termasuk Starlink, untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan nasional.
Hal ini penting agar pemerintah tetap memiliki kontrol terhadap data dan lalu lintas telekomunikasi yang melibatkan kepentingan publik.
“Presiden Prabowo harus mengambil sikap tegas. Jangan sampai Indonesia kehilangan kedaulatan digital karena pengaruh perusahaan asing,” ujarnya.***
Artikel Terkait
7 Fakta Menarik tentang Layanan Internet Starlink di Indonesia
SpaceX Luncurkan Antena Starlink Mini Baru untuk Penggunaan Mobile, Bisa Masuk Tas
FiberStar Gandeng Starlink, Internet Satelit Kini Tersedia di Seluruh Indonesia
Boikot Tesla dan Starlink Meluas, Showroom di AS Digempur Demonstran Protes ke Elon Musk