Praktisi Sebut Perlu Dibentuk Dewan Etika Nasional AI, Biar Kecerdasan Buatan Tidak Kebablasan, Setuju?

KONTEKS.CO.ID - Praktisi kecerdasan buatan (AI) Kun Wardana mengusulkan kepada pemerintah untuk segera membentuk Dewan Etika AI Nasional.

Ini sebagai respons terhadap meningkatnya tantangan dan peluang teknologi AI di Indonesia.

Menurutnya, lembaga ini penting sebagai pengarah etis sekaligus motor pengembangan AI yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa.

"Dewan ini dapat menjadi wadah untuk merumuskan strategi pengembangan AI yang berpijak pada Pancasila dan budaya lokal," ujar Kun dalam dialog dengan RRI Pro 3 pada Rabu 11 Juni 2025.

Ia menambahkan, lembaga ini juga perlu dilibatkan dalam penyusunan regulasi yang sejalan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat.

Kun menilai regulasi yang saat ini ada belum mampu mengejar dinamika pesat AI, sehingga dibutuhkan kelembagaan khusus yang bersifat lintas sektor.

Baca Juga: iOS 26 Hadir: Desain Liquid Glass yang Menawan & Kecerdasan AI Super Canggih di Genggaman Anda

"Dewan tersebut sebaiknya tak hanya terdiri dari Kominfo dan BSSN, tetapi juga para ahli dan pelaku industri AI," jelas Kun.

Menanggapi rencana peluncuran peta jalan AI nasional oleh pemerintah pada Agustus 2025, Kun mengapresiasi langkah tersebut.

Namun, itu menekankan pentingnya agar dokumen strategis tersebut mencakup seluruh aspek, mulai perlindungan masyarakat hingga kemandirian teknologi.

Senada, Ketua Indonesia Cyber Security Ardi Sutedja mengkritik proses penyusunan roadmap tersebut yang dinilainya belum sepenuhnya merepresentasikan ekosistem AI nasional.

“Kalau hanya melihat sisi bisnis, maka akan banyak potensi pengembangan AI yang luput. Harus ada perhatian serius pada aspek etika dan keamanan,” ujarnya.

Baca Juga: Dominasi Google Search segera Berakhir, AI Mengubah Cara Orang Mencari Informasi

Ardi juga menekankan roadmap tersebut belum mampu menjawab tantangan utama: bagaimana Indonesia bisa menjadi produsen, bukan hanya pengguna AI global.