KONTEKS.CO.ID - Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irawan Pasaribu memutuskan membongkar nama-nama pengusaha Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) yang diduga ikut terlibat pembalakan liar di wilayahnya.
Akibat dugaan pembalakan liar oleh para pengusaha ini, maka hutan menjadi gundul dan berdampak pada kiriman banjir bandang dan tanah longsor.
Gus Irawan mengatakan, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tidak melibatkan pihaknya untuk memilih siapa saja PHAT yang bisa mendapatkan izin mengambil kayu.
Baca Juga: Luruskan Kabar Bantuan Beras Korban Banjir Sumatra Rp60 Ribu per Kg, Wamentan: Itu Typo
Ditegaskannya, perusahaan korporasi sepenuhnya berada di tangan Kementerian Kehutanan. "Untuk PHAT, Pemkab Tapsel tak (pernah) dilibatkan sama sekali. Sebab saya sangat concern dengan penebangan kayu ini," ungkap Gus Irawan kepada awak media, mengutip Jumat 5 Desember 2025.
Berikut ini nama-nama PHAT di Tapsel yang diungkap oleh Bupati Tapsel Gus Irawan:
Daftar PHAT yang Tidak Aktif
- Jalaluddin Pangaribuan luas 20 hektare (ha) lokasi di Desa Gunung Binanga, Kecamatan Marancar.
- Jont Anson Silitonga luas 25 ha lokasi di Aek Godang, Kelurahan Lancat, Kecamatan Arse.
- Muhammad Nur Batubara luas 15 ha lokasi di Desa Padang Mandailing Garugur, Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- Muhammad Agus Irian luas 21 ha lokasi di Desa Sibadoar, Kecamatan Sipirok.
- Irsan Ramadan Siregar luas 11 ha lokasi di Desa Damparan Haunatas, Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- Hamka Hamid Nasution luas 20 ha lokasi di Desa Ulumais Situnggaling, Kecamatan Saipar Dolok Hole.
- Feri Saputra Siregar 20 ha lokasi di Desa Marsada Kecamatan Sipirok.
- David H. Panggabean 19,8 ha lokasi di Desa Somba Debata Purba Kecamatan Saipar dolok Hole.
- Anggara Fatur Rahman Ritonga luas 48,112 ha lokasi di Desa Bulu Mario Kecamatan Sipirok.
Daftar PHAT Aktif tapi Dibekukan
- Ramlan Hasri Siahaan 45 ha lokasi di Kelurahan Arse Nauli Kecamatan Arse.
- Asmadi Ritonga 14 ha lokasi Desa Padang Mandailing Kecamatan Saipar Dolok Hole.
Sementara itu, polemik pembalakan hutan di Tapsel hingga kini terus berlanjut. Bupati Tapsel dan Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut masih adu argumen.
Gus Irawan menyatakan, pihak Kemenhut membuka keran izin penebangan kayu pada Oktober 2025. Atau sekitar sebulan sebelum banjir bandang menghantam Batangtoru.
Dirjen PHL Laksmi Wijayanti, pada Selasa 2 Desember 2025, mengatakan, tak ada pembukaan izin penebangan pohon pada Oktober 2025.
Baca Juga: Gubernur Aceh Mualem Buka Pintu Bantuan Asing, Ini Respons Menhan Sjafrie Sjamsoeddin
Hanya pernyataan ini dibantah Gus Irawan. Ia mengurai dua poin bantahan dari Dirjen PHL atas pernyataannya.
Pertama terkait layanan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) bagi seluruh Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) sebagai bukan perizinan.
Ia mengaku bingung, apakah peraturan yang Kemenhut keluarkan ini bertujuan untuk mengelabui.
Artikel Terkait
Orang Tua Pelajar yang Tendang Nenek di Tapsel hingga Tersungkur dan Menangis Minta Maaf
Polisi Tetapkan 2 Pelajar yang Tendang Nenek Hingga Tersungkur di Tapsel Jadi Tersangka
Kaki Kanan Bidan di Tapsel Sakit, Dokter Malah Operasi Kaki Kiri
Terobos Banjir, BGN Kirim 1.500 Paket Makanan Bergizi Gratis untuk Warga Tapsel
Bantah Klaim Bupati Tapsel, Kemenhut Tegaskan Tak Pernah Buka Akses Penebangan Kayu sejak Juli 2025