Daerah Aliran Sungai dan Lahan Kritis Memperparah Banjir dan Longsor di Pulau Sumatra

KONTEKS.CO.ID - Kementerian Kehutanan akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memulihkan lahan kritis di Daerah Aliran Sungai (DAS).

Selain itu juga meninjau ulang pengelolaan hutan di wilayah yang terdampak banjir di Sumatra.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, dalam konferensi pers Jumat 28 November 2025, menjelaskan banjir yang melanda tiga provinsi di Sumatra terjadi di sejumlah DAS.

Baca Juga: Rupiah Stabil, Aliran Modal Asing Menguat di Pekan Keempat November

Di Aceh, wilayah yang terdampak mencakup Krueng Geukuh, Krueng Pasee, dan Krueng Keureto.

Situasi serupa juga ditemukan di Sumatra Utara pada DAS Kolang, Sibuluan, Aek Pandan, Badiri, dan Garoga.

Sementara di Sumatra Barat, banjir meluas di DAS Anai, Antokan, Banda Gadang, Masang Kanan, Masang Kiri, serta Ulakan Tapis.

Baca Juga: Di Depan Anggota Komisi XI DPR, Menkeu Purbaya Banggakan Keberhasilan Guyuran Rp200 Triliun ke Himbara

“Kami terus memperbaiki langkah mitigasi dan menilai kembali pengelolaan hutan, meskipun kewenangan terbesar berada di daerah,” ujar Marzuki.

Ia menambahkan, evaluasi tetap dilakukan untuk mendorong perbaikan tata kelola agar risiko banjir dan longsor dapat ditekan.

Pemerintah turut memperketat pengawasan perubahan fungsi lahan agar pemanfaatannya tetap sesuai dengan daya dukung lingkungan.***