Peran Perusahaan Keamanan Swasta dalam Penggusuran Mandalika Disorot Pakar PBB

KONTEKS.CO.ID – Pakar independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti penggunaan perusahaan keamanan swasta dalam penggusuran paksa warga di kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Perusahaan tersebut dikontrak InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) untuk melaksanakan penggusuran.

Sebuah langkah yang dinilai melanggar standar internasional sekaligus memperkuat praktik intimidasi terhadap warga yang menolak.

Baca Juga: Pakar PBB Ungkap Warga Suku Sasak Kehilangan Pekerjaan karena Proyek Mandalika, Ini Faktanya

Para pakar independen PBB yang merilis pernyataan ini adalah Balakrishnan Rajagopal, Paula Gaviria Betancur, Pichamon Yeophantong, Damilola Olawuyi, Fernanda Hopenhaym, Lyra Jakuleviciene, Robert McCorquodale, dan Olivier De Schutter.

Mereka menyerukan pelanggaran HAM yang telah dilakukan dalam penggusuran untuk proyek Mandalika.

“Melibatkan perusahaan keamanan swasta untuk mengusir masyarakat dari rumah dan tanah mereka bukan hanya menyalahi hukum internasional, tetapi juga menambah tekanan dan rasa takut di lapangan,” tulis para pakar PBB dalam pernyataan resmi, pekan ini.

Baca Juga: Ada Penerapan Pasal yang Kurang Tepat, Bareskrim Polri Beri Asistensi ke Polda NTB dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nurhadi

Proyek Mandalika sendiri selama bertahun-tahun telah menuai kritik keras karena dugaan pelanggaran HAM dan lemahnya akuntabilitas.

Menurut para pakar, penggusuran paksa yang terus berulang menunjukkan pembangunan di kawasan tersebut lebih mengutamakan kepentingan ekonomi ketimbang hak dan kesejahteraan masyarakat lokal, terutama masyarakat adat Sasak.

PBB mendesak pemerintah Indonesia, ITDC, serta lembaga pembiayaan internasional yang terlibat segera menghentikan semua rencana penggusuran lanjutan.

Baca Juga: ITDC dan Basarnas Perkuat Keselamatan di KEK Mandalika, Kerja Sama Infrastruktur dan Operasi SAR

Mereka juga menekankan pentingnya membuka dialog yang transparan dengan masyarakat terdampak serta memberikan ganti rugi yang layak.

“Pembangunan sejati seharusnya mengangkat kesejahteraan masyarakat, bukan mencabut hak dan kehidupan mereka,” tegas para pakar.***