KONTEKS.CO.ID - Anggota Komisi X DPR RI DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menilai pengangkatan satu juta Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PPPK, semakin ruwet karena tidak ada perencanaan yang matang, hingga koordinasi pusat dan daerah tidak berjalan baik.
“Kelihatannya dari situasi yang makin hari makin ruwet ini berarti memang (pemerintah pusat dan daerah) tidak ada visi yang sama dalam memberikan solusi pengangkatan guru dan tenaga kependidikan melalui PPPK yang paling efektif itu apa,” ujar Purnamasidi kepada wartawan, Rabu 8 November 2022.
Politikus partai Golkar ini mengungkapkan beberapa masalah yang terjadi dalam seleksi satu juta Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PPPK ini. Seperti saat ini pemerintah telah memutuskan bahwa peserta yang telah dinyatakan lulus passing grade (Prioritas 1/P1) diturunkan grade-nya menjadi Prioritas 2 (P2).
Padahal, P2 adalah grade bagi para peserta yang belum lulus ujian seleksi PPPK. Menurutnya kondisi ini disebabkan karena tidak adanya formasi bagi GTK di daerah.
“Kebijakan penurunan grade itu seharusnya tidak boleh terjadi. Karena kesalahan tidak ada koordinasi yang cukup antara stakeholder akhirnya diturunkan ke grade P2 dan masih akan dicarikan formasinya,” paparnya.
Selain itu berdasarkan informasi yang diterimanya dari Kemendikbud Ristek, para peserta P2 ini nantinya akan dites kembali berdasarkan kemampuan yang dinilai oleh beberapa pihak, mulai dari kepala sekolah, hingga guru senior di calon sekolah penempatannya.
“Nanti saat dikasih penilaian kompetensinya bisa juga ternyata dia sebagai guru Matematika atau mungkin juga tenaga administrasi di sekolah tersebut. Jadi, penilaian itu sangat subjektif ketika dia turun grade-nya ke P2,”ujarnya.