KONTEKS.CO.ID - Pemerintah mempercepat agenda besar swasembada pangan nasional dengan menempatkan Papua sebagai salah satu prioritas utama.
Targetnya, Papua harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri paling lambat dalam tiga tahun ke depan.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan, percepatan swasembada pangan di Papua menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan pasokan antarwilayah sekaligus memperkuat ketahanan pangan jangka panjang.
Baca Juga: Sambangi RSUD Koja, Ini Isi Obrolan Prabowo dengan Korban Kecelakaan Mobil MBG di Cilincing
“Masalah Papua itu kita akan swasembadakan Papua paling lambat tiga tahun. Kalau bisa dua tahun selesai,” ujar Mentan dalam keterangan pers kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.
Data Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan kesenjangan produksi beras di Papua masih sangat lebar.
Kebutuhan beras tahunan mencapai sekitar 660 ribu ton, sementara produksi lokal baru menyentuh angka 120 ribu ton. Selisih inilah yang menjadi fokus utama intervensi pemerintah.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah menyiapkan program pencetakan sawah baru secara masif.
Mentan menyebut setidaknya dibutuhkan lahan sawah setara produksi 500 ribu ton beras per tahun guna mengejar ketertinggalan.
“Nah, 500 ribu ton membutuhkan sawah 100 ribu ton. Kita sudah bagi Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat. Bahkan 6 provinsi juga memohon untuk cetak sawah. Insya Allah, paling tiga tahun, bisa jadi dua tahun selesai 100 ribu sehingga Papua adalah swasembada pangan,” ungkap Mentan, mengutip laman Setpres RI.
Baca Juga: Prabowo Tanda Tangani PP Kenaikan Upah Minumum, Ini Formulasinya
Menurut Amran, upaya swasembada Papua tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari visi besar pemerintah membangun kemandirian pangan di setiap pulau di Indonesia.
Ia menilai distribusi pangan antarwilayah yang selama ini terjadi justru menjadi sumber kerentanan pasokan dan tekanan inflasi.