KONTEKS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 15 Desember 2025.
Salah satu agenda utama sidang tersebut adalah pemaparan dampak bencana alam di wilayah Sumatra, khususnya terkait kerusakan permukiman dan kesiapan pembangunan hunian bagi warga terdampak.
Dalam sidang itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan laporan terkini mengenai hasil pendataan rumah rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi.
Baca Juga: Rusun Subsidi Tak Lagi Bisa Dimiliki, Maruarar Sirait: Tetap Milik Negara dan Hanya Disewakan
Data yang disampaikan menunjukkan skala kerusakan yang sangat besar dan membutuhkan penanganan cepat.
Berdasarkan pendataan hingga Minggu, 14 Desember 2025 pukul 17.00 WIB, jumlah rumah terdampak di Aceh mencapai 100.569 unit, mencakup kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga hanyut.
Sementara itu, di Sumatra Utara tercatat 29.766 unit rumah terdampak, dan di Sumatra Barat sebanyak 9.150 unit.
“Jadi total Bapak Presiden yang ringan, sedang, rusak, berat, dan hanyut total 139.485, data per hari Minggu 14 Desember 2025 jam 5 sore,” ungkap Menteri Maruarar.
Meski penanganan masih berada dalam tahap tanggap darurat, Marurar menegaskan bahwa pemerintah tidak menunggu situasi sepenuhnya pulih untuk mulai melangkah ke fase berikutnya.
Atas arahan Presiden Prabowo, Kementerian PKP telah melakukan survei lokasi guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, bekerja sama dengan TNI, Polri, BNPB, serta pemerintah daerah.
“Sudah ada 30 lokasi yang kami survei Pak, 30 lokasi di Aceh yang kalau boleh segera dalam proses tadi yang Bapak sampaikan, kalau bisa prosesnya bisa cepat sehingga bisa kita pilih mana yang bisa jalan, Pak,” jelas menteri yang akrab disapa Ara ini.
Selain Aceh, survei juga dilakukan di sejumlah daerah lain. Di Sumatra Utara, peninjauan mencakup Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.