Tren ini relevan untuk menilai potensi terjadinya akumulasi risiko hidrologis bila konsesi berekspansi di hulu DAS. Dari 2002 hingga 2024 Papua kehilangan 490 kha hutan primer basah.
Sedangkan Forest Watch Indonesia menampilkan data konsesi (HTI, HPH, tambang, perkebunan) serta indeks ancaman/bencana yang dapat dipakai untuk memetakan tumpang-tindih izin dan mengidentifikasi DAS hulu yang kritis.
Data ini menyediakan dasar teknis untuk membandingkan pola konsesi di Papua dengan pola yang memicu bencana di Sumatra.
Dari sisi penanganan kasus hukum/kebijakan terkait izin yang kontroversial menunjukkan lambatnya penegakan hingga muncul tekanan publik besar.
Baca Juga: 32 Jenazah Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar Belum Teridentifikasi, Mayoritas Anak-anak
Hal ini menegaskan perlunya mekanisme audit dan evaluasi izin yang kuat di Papua agar tidak mengulang kegagalan pengawasan seperti di Sumatra.
Laporan internasional juga memetakan bagaimana pembukaan izin di area sensitif memicu krisis ekologis. Di Amazon, misalnya.
Mengapa Temuan Ini Relevan untuk Papua
Kesamaan teknis/pola di Sumatera, mulai dari pembukaan hutan di hulu DAS oleh tambang, HTI, dan perkebunan menyebabkan hilangnya fungsi penyerap air. Kondisi ini meningkatjab sedimentasi, dan akhirnya banjir bandang yang menghantam pemukiman hilir.
Di Papua terlihat pola konsesi yang mulai menembus area sensitif -konservasi, DAS hulu, wilayah adat dan pulau-pulau karst— sebuah kombinasi yang kalau tidak dikendalikan berpotensi menciptakan “mesin banjir” serupa.
Baca Juga: Ajaib! Warga Bitung Berhasil Kontak Astronot NASA dari Bumi Pakai Alat Amatir, Begini Kronologinya
Perbedaan konteks tapi risiko lebih besar. Ya, Papua memiliki curah hujan tinggi di banyak wilayah, topografi pegunungan yang curam, dan DAS besar.
Ini semua bila dirusak dapat memicu longsor dan banjir dengan skala dan dampak sosial-ekonomi yang sangat besar. Dengan kata lain, kesalahan tata kelola yang sama dapat mengakibatkan konsekuensi yang lebih parah di Papua daripada di beberapa wilayah Sumatera.
Menunggu Peran Kritis BP3OKP
Institut USBA menegaskan BP3OKP, sebagai lembaga pengampu percepatan dan sinkronisasi pembangunan Otonomi Khusus Papua memiliki kewenangan strategis dalam memastikan pencegahan terjadinya bencana serupa di Papua.
Perpres terkait posisi dan fungsi Badan Pengarah menempatkannya pada posisi koordinatif untuk melakukan harmonisasi kebijakan.
Baca Juga: Rumah BUMN Telkom Dorong Digitalisasi UMKM Pekalongan Naik Kelas