“Intercept ini dilakukan oleh prajurit TNI terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara di dalamnya. Ini anomali di NKRI,” ujarnya.
Menurut Sjafrie, celah ini bisa mengancam kedaulatan ekonomi hingga stabilitas nasional.
"Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” tegasnya.
Adapun, bandara yang dikelola swasta ini awalnya diperuntukkan mendukung kinerja industri nikel PT IMIP, namun sebagian pekerjanya adalah tenaga asing.***