KONTEKS.CO.ID - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akhirnya buka suara soal 264 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak siap dibangun tahun 2025.
Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Bisma Staniarto, menyebut kendala utama terkait status lahan yang masih dalam proses pengalihan ke pemerintah daerah.
“Beberapa tidak siap dilaksanakan pada tahun 2025 sehubungan beberapa hal, antara lain atas status kepemilikan lahan yang masih belum terbit,” ujar Bisma saat penandatanganan kontrak pembangunan 152 dapur MBG di Kantor Kementerian PU, Jakarta yang dilansir Sabtu, 22 November 2025.
Baca Juga: PBNU Bergolak: Gus Yahya Diminta Mundur, PWNU DKI Jakarta Ingatkan Pengurus Jangan Terburu-buru
Artinya, tahun ini pembangunan SPPG akan difokuskan di 222 lokasi yang tersebar di 29 provinsi. Dari jumlah tersebut, 152 dapur MBG akan segera dibangun melalui kontrak senilai Rp1,23 triliun.
Paket pembangunan Gedung SPPG 1 mencakup 78 lokasi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Seribu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Pelaksananya PT Hutama Karya dengan supervisi PT Tata Karya.
Sedangkan Gedung SPPG 2 tersebar di 74 lokasi di Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, dan Kalimantan, dikerjakan PT Adhi Karya dengan supervisi PT Ciriajasa Cipta Mandiri.
Baca Juga: Selisih Rp3 Triliun Tol MBZ Terkuak: Mantan Dirut Jasa Marga Sebut Perubahan Material Beton ke Baja
Desain Dapur MBG Fokus Higienis dan Cepat Selesai
Desain dapur MBG mengikuti Kepmen PU Nomor 628/KPTS/M/2025 tentang prototipe bangunan SPPG.
Bangunan dirancang higienis dengan dinding anti bakteri dan jamur, plafon dan lapisan tahan api di area memasak, lantai epoxy anti jamur, serta sistem tata udara dan filter air bersih.
Selain itu, setiap dapur dilengkapi instalasi pengolahan limbah, peralatan pemadam kebakaran, dan konstruksi modular supaya proses pembangunan lebih cepat.
“Kami pastikan dapur MBG siap layani masyarakat dengan standar keamanan dan higienitas tinggi,” ujar Bisma.***