KONTEKS.CO.ID – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengingatkan pemerintah untuk menghitung beban anggaran terkait rencana pengiriman sekitar 20 ribu prajurit ke Gaza, Palestina.
Hasanuddin dalam keterangan tertulis pada Minggu, 16 November 2025, menyampaikan, pemerintah harus memperhitungkan anggaran secara matang berapa jumlah dana yang dibebankan kepada Indonesia.
“Karena nantinya menggunakan APBN dan harus dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Baca Juga: Legislator PDIP Minta Pemerintah Kaji Rencana Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza
Sedangkan soal legalitas terkait rencana pengiriman pasukan perdamaian, TB Hasanuddin menyampaikan, hal itu diatur dalam Undang-Undang (UU) TNI.
Ia menjelaskan UU TNI mengatur Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yakni TNI juga memiliki tugas melaksanakan misi perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar negeri Indonesia.
“Secara historis, Indonesia sudah terlibat aktif dalam pengiriman pasukan perdamaian sejak tahun 1950-an,” katanya.
Baca Juga: Datang ke Indonesia, Raja Yordania Disambut Langsung Presiden Prabowo: Bahas Pasukan Perdamaian Gaza
Dengan demikian, lanjut dia, kontribusi Indonesia pada misi perdamaian bukan hal baru dan merupakan bagian dari komitmen diplomasi.
Meski begitu, Hasanuddin menegaskan bahwa pelaksanaan misi perdamaian tersebut tetap harus berpijak dan sesuai dengan hukum Internasional yang berlaku.
“Indonesia selalu menempatkan pasukan dalam kerangka misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diakui dan diterima oleh seluruh negara anggota,” katanya.
Baca Juga: Indonesia Kontributor Kelima Terbesar Misi Pasukan Perdamaian di Dunia
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan bahwa Presiden Prabowo berencana mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina.
Pemerintah Indonesia akan mengirimkan sekitar 20 ribu prajurit ke Gaza melalui Yordania. Adapuk fokus pasukan tersebut di antaranya di bidang kesehatan dan konstruksi.***