KONTEKS.CO.ID – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan peningkatan rasio kewirausahaan menjadi salah satu strategi paling efektif untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.
Menteri Maman saat membuka rapat koordinasi penguatan ekosistem bisnis wirausaha dan standardisasi kartu usaha di Badung, Bali, Jumat, 17 Oktober 2025 menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil di kisaran 5 persen dalam beberapa tahun terakhir belum mampu secara signifikan menciptakan lapangan kerja baru maupun menurunkan angka kemiskinan.
Oleh karena itu, peningkatan rasio kewirausahaan menjadi sangat penting untuk menciptakan daya ungkit baru bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Baca Juga: Riva Siahaan Bantah Dakwaan Pertamina, Sebut Dakwaan Kerugian Rp285 Triliun itu Fiksi
“Dengan meningkatnya rasio kewirausahaan, kita berharap akan muncul daya dorong baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif, sekaligus menjadi solusi nyata dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan,” ujar Menteri Maman.
Ia menekankan untuk mencapai target tersebut, diperlukan ekosistem kewirausahaan yang kondusif. Pemerintah, menurutnya, tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, industri, dan lembaga pendidikan, sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim usaha yang mendukung lahirnya wirausaha-wirausaha baru.
“Ekosistem bisnis wirausaha yang kondusif akan mendorong lahirnya wirausaha by design bukan hanya tumbuh secara alami, tetapi juga dibentuk melalui strategi yang terencana,” katanya.
Baca Juga: PLN Kasih Diskon Gila! Tambah Daya Cuma Bayar Setengah Harga, Cek Syaratnya!
Lebih lanjut, Menteri Maman menjelaskan penguatan ekosistem kewirausahaan tidak hanya akan mendorong tumbuhnya pengusaha baru, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk terhubung dengan rantai pasok global. Hal ini akan memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan model bisnis konvensional.
“Sebagai contoh, industri farmasi yang memproduksi obat-obatan membutuhkan bahan baku dari berbagai sektor. Ketika UMKM dapat masuk ke dalam rantai pasok tersebut, dampak ekonominya akan jauh lebih besar daripada jika mereka hanya beroperasi secara konvensional,” katanya.
Menteri Maman juga menegaskan komitmennya untuk mendorong implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 di seluruh daerah. Ia meminta pemerintah daerah untuk segera mengadopsi kebijakan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
Baca Juga: Kejagung Periksa Dirut PT Rayon Utama Makmur Soal Korupsi Kredit Sritex