KONTEKS.CO.ID - Mahfud MD menyatakan dukungannya kepada Menteri Keuangan Purbaya yang menolak menggunakan APBN untuk menutup utang proyek kereta cepat Whoosh.
“Saya mendukung Pak Purbaya dalam hal ini. Ini masalah hukum yang harus diselidiki,” ujar Mahfud.
Menurutnya, keputusan itu tepat karena proyek senilai Rp116 triliun tersebut seharusnya bersifat business to business (B2B), bukan dibebankan ke keuangan negara.
Baca Juga: Mahfud MD: Jokowi Pecat Jonan Gara-Gara Tolak Whoosh, Dugaan Pembengkakan Biaya Mulai Terungkap
Mahfud MD Spill Dugaan Mark Up Whoosh dan Masalah Hukum
Mahfud menilai proyek Whoosh diduga dimark-up hingga tiga kali lipat dari biaya semestinya.
Ia membandingkan harga pembangunan di Cina hanya sekitar 17 juta dolar AS per kilometer, sementara di Indonesia mencapai 52 juta dolar.
“Harus diperiksa, uangnya lari ke mana,” kata Mahfud.
Baca Juga: Nusantara, Film AI Indonesia Raih Best Documentary di AI Film Awards Cannes 2025
Selain itu, ia menilai penyelesaian hukum sangat penting agar tidak muncul impunitas bagi pihak yang terlibat.
“Bangsa ini jangan terbiasa memaafkan kesalahan besar,” tegasnya.
Mahfud juga memperingatkan risiko kedaulatan jika Indonesia gagal bayar utang Whoosh.
Baca Juga: Nusantara, Film AI Indonesia Raih Best Documentary di AI Film Awards Cannes 2025
Ia mencontohkan kasus Sri Lanka yang kehilangan pelabuhan karena gagal membayar pinjaman ke Cina.